Upaya Memulihkan Sumatra Paska Bencana
Presiden Prabowo menekankan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Termasuk penanganan paska bencana secara paralel di berbagai wilayah terdampak.
SinPo.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah serius menangani dampak bencana di tiga provinsi secara menyeluruh, dan terukur. Meski tak menetapkannya sebagai bencana nasional, dengan pertimbangan negara mampu menangani dampak bencana.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026.
Prabowo menekankan pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Termasuk penanganan paska bencana secara paralel di berbagai wilayah terdampak.
“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada beberapa menteri di sini, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ujar Prabowo menjelaskan.
Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Sejumlah pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah. Termasuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana. Namun ia mengingatkan seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku. “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” katanya.
Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.
Presiden Prabowo Subianto selain menginap pada malam pergantian tahun di lokasi bencana, juga menggelar rapat terbatas di hari pertama Tahun Baru 2026. Ia menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk tetap hadir dan bekerja bagi rakyat meskipun dalam masa libur nasional. Presiden ingin memastikan langsung bahwa seluruh proses penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan sesuai rencana dan menyentuh kebutuhan mendasar warga.
Komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam penanganan bencana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian usai Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Selasa 30 Desember 2025. Tito mengatakan, pemulihan pascabencana terus dipercepat, terutama di daerah-daerah yang terdampaknya masih tergolong berat.
“Berkat kecepatan dan kerja keras semua pihak, baik pusat, daerah, masyarakat, dan seluruh unsur yang terlibat, sampai saat ini sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujar Tito.
Ia menyebut masih terdapat 52 kabupaten dan kota terdampak banjir dan longsor, meliputi di Aceh sebanyak 18 daerah, Sumatera Utara 18 daerah, dan Sumatera Barat 16 daerah. “Sebagian besar wilayah menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan, meski masih ada daerah yang memerlukan perhatian khusus,” ujar Tito menambahkan.
Di provinsi Aceh percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Aceh Tamiang disebut sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
“Yang paling berat adalah Tamiang karena pemerintahannya belum berjalan efektif dan ekonominya juga belum maksimal,” kata Tito menjelaskan.
Sedangkan di Sumatera Utara, terdapat lima daerah yang perlu penanganan lanjutan. Daerah itu meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, prioritas pemulihan difokuskan pada Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Tito menekankan fokus utama pembersihan lumpur dan puing-puing sisa banjir dan longsor. Untuk itu, TNI dan Polri telah menambah personel guna mempercepat proses pemulihan di lapangan. “Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi,” ujar Tito menegaskan.
Pemerintah juga berupaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, terutama di Aceh Tamiang. Tito bahkan menyebut wilayah tersebut harus ditangani secara masif dan bersama-sama.
Mendagri juga menyoroti pentingnya pendataan rumah rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Data yang telah direkonsiliasi dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran. Ia menyarankan pendataan dilakukan oleh BNPB, mengingat lembaga tersebut memiliki kewenangan penyaluran bantuan.
Khusus mempercepat pemulihan layanan publik dan pemerintahan desa di Aceh Tamiang, Kemendagri akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai 3 Januari 2026. Para praja akan membantu pembersihan kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, dan layanan publik selama satu bulan sebagai bagian dari kurikulum.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mempercepat penyaluran dana darurat untuk wilayah terdampak sesuai arahan dan petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Ia merinci saat ini masih ada total dana Rp268 miliar untuk yang tiga provinsi, 52 kabupaten dan kota yang terdampak.
“Yang ini program Pak Presiden, Rp4 miliar per kabupaten dan kota dan Rp20 miliar per provinsi, itu sudah dicairkan semua. Harusnya sih. Sudah dicairkan waktu itu," kata Purbaya menjelaskan.
Sedangkan untuk dana tanggap darurat, sudah ada dana dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurt Purbaya, dana siap pakai yang tersisa untuk penanganan bencana saat ini sebesar Rp1,51 triliun. Pihaknya berharap pencairan dana tersebut dapat dipercepat untuk penanganan darurat tahun ini.
"Jangan kalau bisa besok. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi kalau bisa dihabisin aja tahun ini tuh ada 1,51," ujar Purbaya menegaskan.
Kondisi Terkini di Daerah Bencana
Tiga Provinis di Sumatra meliput Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat menghadapi musibah banjir bandang disertai longsor yang terjadi sejak pada awal Desember lalu. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap hingga Selasa, 30 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia bencana Aceh dan Sumatra mencapai 1.141 jiwa meninggal dunia.
"Per hari ini, bertambah satu orang meninggal dunia, menjadi 1.141 korban jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat konferensi persnya, Selasa, 30 Desember 2025.
Selain korban meninggal, masih ada 163 korban yang masih proses pencarian. Secara Muhari merinci korban meninggal dunia di Aceh tercatat ada 514 jiwa, 31 masih hilang, dan 374.286 orang mengungsi. Di Sumatra Utara tercatat 365 jiwa meninggal dunia, 60 masih dinyatakan hilang, dan 11.575 orang mengungsi. Sedangkan di Sumatra Barat, sebanyak 262 meninggal dunia, 72 masih hilang, dan 9.935 orang mengungsi.
Bupati Aceh Utara, Ismail Jalil, menyebut dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Utara beberapa waktu lalu, lebih parah dibandingkan dengan tsunami. "Saya bilang bencana di Aceh Utara lebih daripada tsunami karena dari hulu sampai ke hilir. Rumah masyarakat semua hanyut," kata Ismail, saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana bersama dengan Kementerian, Lembaga, dan Kepala Daerah terdampak, di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Ia pun melaporkan bahwa terdapat 25 Kecamatan yang terdampak dari total 27 Kecamatan yang ada di Aceh Utara. Artinya, sekitar 81 persen wilayah di Aceh Utara terdampak bencana. Selain itu terdapat sekitar 72.364 rumah yang terendam banjir. Sebanyak 3.506 rumah hilang, 6.236 rumah mengalami rusak berat, 16.325 rumah rusak sedang, dan sekitar 20.280 rumah rusak ringan.
"Kemudian kebutuhan di pengungsi. Yang pertama sekali listrik belum normal dan Telkom. Kemudian yang kedua kebutuhan kompor gas atau gas LPG," ujar Ismail menambahkan.
Selain itu itu kebutuhan logistik dan obat-obatan serta tenda termasuk boat untuk mengantar logistik di kawasan terisolir di Serah Raja dan di Dusun Selemah masih diperlukan. “Kemudian yang keenam air bersih dan alat berat," ujar Ismail menjelaskan.
Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap total 4.149 sekolah yang terdampak bencana Aceh dan Sumatra yang saat ini masih dalam tahap proses pembersihan.
"Jumlah sekolah terdampak ada 4.149 sekolah. Proses pembersihan ini masih membutuh waktu lama," kata Mendikdasmen, Abdul Mu'ti.
Mu'ti merinci ribuan sekolah terdampak bencana berada di Aceh, dengan jumlah sekolah yang sudah beroperasi ada 2.226 sekolah, di Sumatra Barat 380 sekolah, dan di Sumatra Utara ada 92 sekolah. Sementara itu, sekolah yang belum beroperasi mencapai 2.756 sekolah di Aceh, di Sumatra Barat ada 443 sekolah, dan Sumatra Utara 950 sekolah.
"Total sekolah masih proses pembersihan ada 587 sekolah dan sekolah yang belajar menggunakan tenda ada 54 sekolah. Sekolah yang proses pembersihan akan selesai sebelum 5 Januari 2026," Abdul Mu’ti menambahkan.
Menurut Mu’ti, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan pendidikan bagi korban bencana Aceh dan Sumatra mencapai Rp26 miliar lebih. Bantuan ini mencakup Dana Operasional Pendidikan Darurat dan Dana Dukungan Psikososial.
"Bantuan pendidikan yang telah tersalurkan itu Dana Operasional Pendidikan Darurat Rp25,9 miliar dan Dukungan Psikososial Rp700 juta," kata Mu'ti menjelaskan.
Mu'ti merinci bantuan Dana Operasional Pendidikan Darurat yang telah tersalurkan, yaitu di Aceh Rp11,2 miliar, di Sumbar Rp8,5 miliar, dan Sumut Rp6 miliar. Sementara bantuan Dukungan Psikososial di Aceh Rp300 juta, di Sumbar Rp200 juta, dan Sumut Rp200 juta. "Bantuan pendidikan telah tersalurkan secara bertahap," katanya.
Sejumlah bantuan lain masih dalam proses penyaluran di antaranya buku, tenda, dan ruang kelas darurat.
Prioritas Infrastruktur Layanan Publik
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen TNI mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dengan fokus pembangunan hunian, pemulihan akses transportasi, serta pengaktifan kembali fasilitas umum.
Panglima TNI menyampaikan bahwa, TNI telah mengerahkan puluhan ribu prajurit TNI yang dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana, “TNI mengerahkan 37.910 personel yang diperkuat dengan 15 batalion tambahan, terdiri dari 5 batalion zeni dan 10 batalion teritorial,” ujar Agus Subiyanto.
Kekuatan itu diarahkan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pemasangan jembatan bailey, serta pembersihan material lumpur dan puing di sekolah, pesantren, jalan, serta fasilitas umum lainnya.
TNI juga melaksanakan berbagai dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, meliputi penyediaan air bersih, evakuasi dan pelayanan medis, distribusi logistik, serta kegiatan trauma healing, 25 dapur lapangan, 124 sumur bor, 42 pos kesehatan, serta pembangunan 186 unit MCK di wilayah terdampak bencana.
Selain itu terdapat 32 jembatan bailey telah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain di wilayah Topin Mane, Topin Redep, Jumpa, Matang Bangka, Kutablang, Wehpase, Hamparan Perak, dan Anggoli Sibangun. TNI juga sedang membangun 40 jembatan Aramco, beberapa di antaranya telah rampung dan sudah digunakan oleh masyarakat untuk mendukung mobilitas dan distribusi bantuan.
Selain membangun infrastrukur, TNI juga mengerahkan alutsista untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan. Di antaranya mengerahkan 89 unit alutsista yang terdiri dari pesawat udara, helikopter, dan KRI.
Total logistik yang telah disalurkan hingga saat ini mencapai 2.669,53 ton melalui jalur udara, laut, dan darat, mencakup alat berat, kendaraan kesehatan, tenaga medis. “Termasuk peralatan kelistrikan, BBM, bahan pangan, serta genset guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak,” ujar Agus menjelaskan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan, sebanyak 1.050 unit hunian sementara (Huntara) sudah dibangun untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Rinciannya, 450 unit dibangun BNPB, dan 600 unit dibangun Danantara bersama BUMN.
"Per 28 Desember, Huntara di tiga provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai, itu totalnya 1.050 unit hunian," kata Pratikno.
Menurut Pratikno, separuh wilayah terdampak bencana, kini sudah masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh, ada tujuh kabupaten dan kota masuk fase transisi, sedangkan 11 kabupaten dan kota memperpanjang masa tanggap darurat.
Di Sumatra Utara, terdapat delapan kabupaten dan kota masuk fase transisi, delapan lainnya masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatra Barat, ada 10 kabupaten dan kota masuk fase transisi, dan tiga lainnya masih tanggap darurat.
"Perpanjangan status tanggap darurat ini dimaksudkan agar daerah benar-benar siap sebelum masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Pratikno menambahkan.
Ia memastikan pemerintah terus menambah pengiriman genset, mobil air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, serta peralatan pendukung lainnya untuk mendukung pemulihan layanan dasar.
Catatan yang ia sampaikan ada jaringan komunikasi telah pulih di 14 kabupaten dan kota, dan wilayah yang belum pulih diperkuat dengan 280 unit Starlink. (*)
