Pandemi Mengancam Demokrasi, Presiden PKS Sebut Perlu Ada Kontrol Sosial
sinpo - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Studium Generale Kebangsaan menyambut Musyawarah Nasional V dengan tema “Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat” secara daring, Jumat (20/11/2020) malam.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang ternyata mengancam demokrasi. Muncul gejala otoritarian dan oligarki dalam kebijakan-kebijakan yang muncul dengan dalih terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi.
Sebab itu, papar dia, perlu ada kontrol sosial untuk menjaga demokrasi ditengah pandemi Covid-19 yang masih bergejolak di Indonesia.
"Indonesia tengah menghadapi krisis sistem kesehatan, krisis ekonomi yang mengancam demokrasi kita. Karena itu dalam kondisi saat ini diperlukan satu kekuatan yang melakukan proses kontrol sosial (oposisi) yang menjaga keseimbangan sistem," ucap pria yang akrab disapa Asyik.
Asyik mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia."Hal ini agar terhindar dari menguatnya kendali kekuatan oligarki dan otoritarian yang dapat membajak kedaulatan rakyat," terang dia.
Dalam menjaga demokrasi ini Syaikhu mengatakan PKS berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dan mengadvokasi segala kepentingannya.
"Sekaligus membuat masyarakat berdaya secara politik (berdaulat) sehingga bersama-sama mengawal agar negara ini berjalan tetap berada di atas rek konstitusi UUD NRI 1945," tutur dia.
Asyik menyebut, peran serta aktif dari masyarakat sipil dalam menjaga pemerintahan dan tugas-negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya merupakan ruh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Kita menyadari suasana seperti saat ini tidaklah mudah. Tapi pengalaman bangsa Indonesia yang sudah melewati hidup penuh perjuangan telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dan tidak mudah menyerah oleh tekanan dan kesulitan," sebut dia.
Ketua Umum PMI Pusat yang juga Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla memaparkan ada kekosongan dalam proses demokrasi prosedural di Tanah Air.
Sehingga, papar dia, mulai ada gejala masyarakat lebih memilih jalur demokrasi jalanan karena ada hambatan dalam penerapan demokrasi di Indonesia.
JK berpesan khusus kepada PKS agar bisa mendengar dan menyalurkan aspirasi umat dan bangsa dengan memberikan atensi kuat pada Munas V mendatang.
"Maka dalam Munas kelima PKS bisa memberikan atensi yang kuat, mengevaluasi. Bukan hanya menang di Pilkada, tapi bagaimana proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bisa mewakili suara rakyat dengan betul sehingga tidak terjadi demokrasi jalanan seperti belakangan ini," ungkap JK.
JK melihat subtansi demokrasi dari rakyat dan oleh rakyat belum benar-benar terimplementasi di Indonesia. "Dari rakyat iya, tapi oleh rakyat terutama yang mewakili belum mencerminkan dari aspirasi publik," kata JK.
"PKS selalu membawkan suara umat secara baik, harus menjaga jangan sampai demokrasi kembali terambil oleh demokrasi jalanan. Kita evaluasi bersama hal ini," sebut JK.
