DPRD DKI Apresiasi Pembebasan PBB untuk Sekolah Swasta Mulai 2026
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta M Subki menyambut positif kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi sekolah swasta jenjang SD, SMP, dan SMA mulai tahun depan.
Menurut dia, sektor pendidikan merupakan layanan dasar yang seharusnya tidak dibebani kewajiban pajak.
Subki mengatakan, sekolah memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di Jakarta. Karena itu, pembebasan PBB-P2 dinilai sebagai langkah yang tepat.
“Pendidikan adalah kebutuhan fundamental. Sudah semestinya sekolah tidak dibebani pajak seperti PBB,” kata Subki, Minggu, 28 Desember 2025.
Dia menilai, kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Menurut Subki, masih banyak objek pajak lain yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan Pemprov DKI.
“Potensi pajak di Jakarta masih sangat besar. Jadi pembebasan PBB untuk sekolah tidak akan mengganggu keuangan daerah,” tuturnya.
Subki berharap, penghapusan kewajiban PBB-P2 dapat membantu sekolah swasta menjaga stabilitas operasionalnya. Dengan beban pajak yang berkurang, kata dia, sekolah dinilai memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
“Dengan adanya relaksasi pajak ini, sekolah bisa lebih fokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Subki.
Dia juga menilai, kebijakan pembebasan pajak bagi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana umum lainnya akan menciptakan iklim pelayanan publik yang lebih kondusif di Jakarta.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan PBB-P2 sebesar 100 persen bagi seluruh sekolah swasta di Jakarta mulai tahun depan.
