DPR Acungi Jempol Kemensos Sukses Distribusikan Bansos Selama Pandemi
sinpo, JAKARTA, Kalangan Komisi VIII DPR mengakui jika bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sudah berjalan baik, dan tepat sasaran. Kalau pun ada yang salah sasaran prosentasenya hanya dua hingga tiga persen. Dan, itu wajar akibat data yang selalu berubah akibat pandemi covid-19, alokasi anggarannya pun selalu berubah. Karenanya DPR mendukung jika pusat data kemiskinan itu ditangani oleh Kemensos RI.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (FPKB) dalam dialektika demokrasi “Bansos Sudahkan tepat Sasaran?” bersama anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis (FPKS), Menteri Sosial Juliari P Batubara (virtual), dan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (19/11/2020).
“Jadi, saya acungi jempol Pak Mensos Juliari yang aktif berkomunikasi dengan DPR RI. Komisi VIII DPR mendukung data kemiskinan itu ada di Kemensos RI. Dimana data yang berubah saat pandemi covid-19 ini, yang konsekuensinya data kemiskinan itu tidak menentu, sehingga harus selalu diperbaiki. Bahkan ada orang yang memiliki mobil, rumah bagus, dan sebagainya masih terima Bansos. Itulah yang harus diperhatikan,” kata Marwan.
Juliari sendiri menegaskan kalau Bansos selama pandemi ini sudah tepat sasaran. Jika ada satu, dua, tiga kasus dari 100 Bansos itu wajar. Teman-teman wartawan di lapangan memahami itu. Misalnya, jika Bansos-nya baik dalam bentuk barang maupun uang, yang baru terdistribusikan pada Maret, dan disurvei Maret juga pasti ada masalah. Karena, selama Maret itu distribusinya masih sedang berlangsung.
“Kalau mau jujur pelindungan sosial sekarang ini yang paling baik. Survei independen pun mengapresiasi kinerja Kemensos RI, sehingga penyerapan anggarannya bagus, dan selalu komunikasi dengan Komisi VIII DPR sebagai mitra kerja. Tapi, data yang dipakai tetap BPS selama ini, dan kondisinya memang abnormal. Namun, kita harus bergerak cepat dan tepat sasaran. Yang penting tidak masuk penjara,” ujarnya.
Lebih jauh jualiri menjelaskan realisasi Bantuan Sosial terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (Bansos-PEN) Rp115,390.356.962.000 dari total anggaran yang tersedia Rp127.208.597.689.480. Artinya, serapan anggaran sudah mencapai 90,71%. Bansos-bansos itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) realiasi Rp36,7 Triliun (100%), Program Kartu Sembako/BPNT realisasi Rp37,7 Triliun (88,62%), Bansos Sembako Jabodetabek Rp5,9 Triliun (91,16%), Bansos Tunai Non Jabodetabek realisasi Rp27,6 Triliun (85,81%), Bansos Beras KPM-PKH realisasi Rp2,7 Triliun (60%), Bansos Tunai KPM, Kartu Sembako/BPNT Non PKH realisasi Rp4,5 Triliun (100%).
Iskan Qolba Lubis sendiri mengakui kalau yang salah sasaran sekitar dua atau tiga persen. Hanya saja Bansos itu tidak sesuai dengan standar Bank Dunia (World Bank) dimana bantuan standar bagi orang miskin itu sebesar 2 dollar AS, sedangkan Bansos setara dengan 1 dollar AS atau Rp 15.000. “Jadi, data BPS itu tak sesuai standar internasional. Mestinya, data itu selalu update,” tambahnya.
Emrus Sihombing juga menilai Kemensos telah berhasil dengan penyerapan anggaran sebesar 88 persen. Sehingga, Bansos ini menjadi perekat sosial dalam skala besar. “Dimana Bansos ini terdistribusikan kepada masyarakat lintas kelas sosial, etnis, suku, agama dan dari Sabang hingga Merauke. Tinggal data data yang harus dipeebaiki,” ungkapnya.
