Gibran Berkantor di IKN 2026, Pengamat: Bisa Perkuat Basis Elektoral Luar Jawa
SinPo.id - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026, dinilai memiliki keuntungan politik strategis menjelang Pilpres 2029. Selain memperkuat citra kepemimpinan nasional, langkah tersebut juga memosisikan Gibran sebagai figur simbolik penerus legacy Joko Widodo.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, keberadaan Gibran di IKN tidak bisa dilepaskan dari makna simbolik Jokowi sebagai presiden yang menggagas dan memperjuangkan pemindahan ibu kota.
"IKN adalah legacy terbesar Jokowi. Ketika Gibran berkantor di sana, publik akan membaca itu sebagai kesinambungan politik dan simbol regenerasi kekuasaan dari Jokowi ke generasi berikutnya," ujar Arifki kepada wartawan, Senin, 15 Desember 2025.
Menurutnya, simbol penerus tersebut penting dalam politik Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh figur dan kesinambungan kepemimpinan. Kehadiran Gibran di IKN, akan memperkuat persepsi bahwa ia bukan sekadar wapres, tetapi bagian dari proyek besar keberlanjutan pemerintahan.
Selain aspek simbolik, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini menilai, langkah berkantor di IKN juga memberi keuntungan elektoral yang lebih konkret, khususnya dalam memperluas basis dukungan di luar Pulau Jawa.
"Selama ini, politik nasional sangat Jawa-sentris. Dengan berkantor di IKN, Gibran punya peluang membangun kedekatan psikologis dan politik dengan wilayah non-Jawa, terutama Kalimantan, Indonesia Timur, dan daerah perbatasan," jelasnya.
Arifki menganggap, kehadiran rutin Wapres di IKN dapat membentuk kesan pemerataan kekuasaan dan perhatian negara terhadap kawasan luar Jawa, yang selama ini kerap merasa berada di pinggiran pusat pengambilan keputusan.
"Secara elektoral, ini penting. Pemilih di luar Jawa sering kali mencari figur nasional yang benar-benar hadir, bukan sekadar datang saat kampanye," katanya.
Dari sisi komunikasi politik, IKN juga sebagai panggung strategis yang relatif minim kompetisi elite. Aktivitas pemerintahan di ibu kota baru akan lebih mudah dikaitkan langsung dengan figur yang hadir secara fisik di sana.
"Ini memberi Gibran ruang untuk membangun citra kepemimpinan nasional yang lebih mandiri, sekaligus keluar dari bayang-bayang politik Jakarta," ucapnya.
Kendati demikian, Arifki mengingatkan bahwa langkah ini tetap menyimpan risiko jika tidak dikelola dengan baik. Berkantor di IKN berpotensi menimbulkan persepsi elitis dan jarak dengan persoalan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa yang masih menjadi kantong suara terbesar.
"Karena itu, strategi ini harus diimbangi dengan kinerja nyata dan komunikasi publik yang inklusif. Jika tidak, simbol politik bisa berbalik menjadi beban," ujarnya.
Ia menegaskan, secara keseluruhan berkantor di IKN merupakan investasi politik jangka menengah yang rasional bagi Gibran jika kita membacanya lebih dari sekadar tugasnya sebagai wakil presiden saat ini.
"Dalam politik elektoral, simbol, lokasi, dan kehadiran fisik sangat menentukan. IKN memberi Gibran panggung masa depan, sekaligus jalur untuk membangun kekuatan elektoral di luar Jawa menuju 2029," pungkasnya.
Informasi rencana Wapres Gibran mau berkantor di IKN tahun depan, diungkapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono. Karena, perkembangan fase pertama pembangunan di IKN telah mencapai 97 persen, dan infrastruktur utama hampir sepenuhnya rampung.
"Beliau (Gibran) punya keinginan gitu (berkantor di IKN tahun 2026), saya dengar," kata Basuki Hadimuljono di UGM, Jumat, 12 Desember 2025.
