HIPMI Aceh Harap Pemerintah Berikan Relaksasi Kredit Usaha Pascabencana
SinPo.id - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh, Said Rizqi Saifan berharap, pemerintah pusat memberikan kebijakan relaksasi atau pelonggaran kredit bagi seluruh pelaku usaha di Aceh pascabencana yang terjadi di sejumlah daerah.
Menurut dia, bencana tak hanya dirasakan masyarakat yang terdampak langsung, tetapi juga oleh hampir seluruh pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh.
"Pasca bencana ini, daya beli masyarakat menurun karena fokus mengurus dampak bencana. Kondisi ini diperparah dengan padamnya aliran listrik, serta kelangkaan BBM dan gas yang sangat mengganggu aktivitas dan roda perekonomian di Aceh," ujar Said pada keterangannya, Senin, 16 Desember 2025.
Said menilai, tanpa adanya kebijakan relaksasi kredit, berpotensi menimbulkan masalah ekonomi baru di Aceh, seperti meningkatnya risiko kredit macet di kalangan pelaku usaha.
"Kami sangat berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha di Aceh. Jangan sampai setelah bencana justru muncul persoalan ekonomi baru yang membuat masyarakat semakin terpuruk," katanya.
Said menambahkan, kebijakan relaksasi kredit menjadi penting lantaran kewenangan perbankan dan otoritas keuangan berada di tingkat pusat. Untuk itu, HIPMI Aceh meminta pemerintah segera mengkaji dan mengeluarkan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha pasca bencana.
"Kami berharap permintaan ini segera dikaji dan benar-benar melahirkan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha secara menyeluruh di Aceh," pungkasnya.
