Legislator Dukung Sorong Jadi Embarkasi Haji di Indonesia Timur
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur haji di Papua Barat Daya. Khususnya rencana menjadikan Sorong sebagai Embarkasi Haji bagi wilayah Indonesia Timur.
Abidin menjelaskan, Komisi VIII DPR saat ini memfokuskan pengawasan pada tiga sektor utama, yakni Kementerian Agama, Kementerian Haji, serta urusan sosial dan kebencanaan. Fokus tersebut berkaitan langsung dengan perubahan regulasi terbaru mengenai haji dan umrah.
“Jadi kita fokus ke tiga hal ini untuk memastikan fungsi pengawasan DPR RI berkaitan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2025, perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 2019 terkait dengan haji dan umroh, dan sudah diputuskan untuk menjadi Kementerian Haji,” ujar Abidin, dikutip dari laman Parlementaria, Minggu, 14 Desember 2025.
Papua Barat Daya, sambung Abidin, merupakan salah satu titik strategis embarkasi haji untuk kawasan timur Indonesia. Menurutnya, Sorong memiliki potensi besar untuk mendukung kelancaran keberangkatan jemaah, asalkan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.
“Jadi tentu ini harus disupport dengan sarana prasarana berkaitan juga dengan asrama haji, kemudian penyediaan nandara yang sekarang sedang diperbaiki,” katanya.
Ia menilai keberadaan embarkasi Sorong akan memberikan efisiensi dan kemudahan bagi jemaah dari wilayah Maluku, Ternate dan sekitarnya yang selama ini harus berangkat melalui embarkasi Makassar.
“Kemudian untuk di wilayah Maluku, Ternate dan sebagainya bisa berangkatnya dari sorong, karena lebih dekat ke Sorong, daripada ke Makassar,” jelasnya.
Pengembangan embarkasi Sorong, lanjut Abidin, akan dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan jumlah jemaah. Ke depan, langkah ini diharapkan mampu meringankan beban jemaah haji Indonesia Timur sekaligus memperkuat pemerataan layanan penyelenggaraan Ibadah Haji.
