DPR Dukung Langkah Pemerintah Hentikan Proses Produksi PT TOBA Pulp Lestari
SinPo.id - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendukung langkah pemerintah untuk menghentikan sementara proses produksi, pemanenan HTI, dan pengangkutan kayu PT Toba Pulp Lestari.
Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas PT TPL, terutama terkait dugaan eksploitasi hutan yang berlebihan dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.
“Saya mendukung langkah penghentian sementara. Namun pemerintah wajib melakukan audit menyeluruh terhadap PT TPL," kata Mafirion, dalam keterangan persnya, Jumat, 12 Desember 2025.
"Bencana banjir dan longsor yang terjadi di banyak daerah adalah konsekuensi dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Alam kehilangan keseimbangan ekosistemnya,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan babwa ersoalan TPL bukan hanya soal lingkungan. Tetapi juga terdapat aspek sosial dan kemanusiaan yang harus dituntaskan, dan negara tidak boleh membiarkan masyarakat adat terus menjadi korban.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah untuk tidak berhenti pada evaluasi TPL saja. Tetapi izin perkebunan sawit, pertambangan, serta proyek-proyek lain yang berpotensi merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai juga harus ditinjau ulang.
“Evaluasi tidak bisa hanya pada TPL. Semua izin yang berkaitan dengan hutan dan sungai harus ditelaah ulang. Kita harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, DPR RI saat ini tengah memproses pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh PT TPL terhadap Masyarakat Adat Tano Batak.
Adapun TPGF tersebut dibentuk usai masyarakat Adat Tano Batak menyampaikan berbagai laporan terkait perampasan tanah adat, intimidasi, hingga konflik yang berulang selama bertahun-tahun.
