Memulihkan Daerah Bencana Sumatera
Masih ada dua kabupaten yang perlu penanganan khusus, yakni Pesisir Selatan dan Agam karena masih ada lima nagari terisolasi dan beberapa kecamatan. Data anggaran untuk perbaikan belum akurat danmasih diperbaiki terus.
SinPo.id - Pemerintah merencanakan program pemulihan daerah bencana di wilayah provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan anggaran mencapai Rp51,82 triliun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto, telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas penanganan dan pemulihan bencana di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.
“Perkiraan total anggaran untuk pemulihan segala kerusakan akibat banjir Sumatera mencapai Rp 51,82 triliun, kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi,” ujar Suharyanto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Minggu malam, 7 Desember 2025.
Ia merinci anggaran pemulihan di Aceh membutuhkan Rp25,41 triliun, hal itu mengacu catatan BNPB yang menyebutkan ada 37.546 rumah yang hilang tersapu banjir, rusak berat, sedang, dan ringan. Selain itu infrastruktur umum, meliputi jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit hingga Puskesmas.
“Termasuk juga kerugian lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak dan perkantoran,” ujar Suharyanto menjelaskan.
Hasil asesmen dari Kementerian pekerjaan umum, BNPB menaksir Sumatera Utara membutuhkan anggaran Rp12,88 triliun untuk rehabilitas dan rekonstruksi fasilitas bangunan atau prasarana di sana. Sedangkan Sumatera Barat membutuhkan anggaran pemulihan dan perbaikan sebesar Rp 13,52 triliun.
Catatan BNPB menyebutkan kondisi di Sumbar sudah lebih baik. Namun masih ada dua kabupaten yang perlu penanganan khusus, yakni Pesisir Selatan dan Agam karena masih ada lima nagari terisolasi dan beberapa kecamatan. Suharyanto mengakui data anggaran untuk perbaikan belum akurat dan masih diperbaiki terus.
Tercatat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah tiga provisni di pulau Sumetara itu membuat 975 ribu orang mengungsi. “Per hari ini kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392, mengungsi 975.075 orang,” kata Suharyanto, mengutip data pada 7 Desember 2025.
Tercatat pengungsi terbanyak di Provinsi Aceh sebanyak 914.202 orang. Selain itu terdapat 366 meninggal dan 97 orang hilang. Terdapat juga daerah terisolir yang masih cukup berat di kabupaten Aceh Bener, Meriah dan Aceh Tengah dengan kondisi kelurahan yang terdampak masih ratusan.
Di Kabupaten Bener Meriah terdapat 232 gampong terisolasi dan Aceh Tengah 295 desa terisolasi di 14 kecamatan. Sedangkan di Aceh Tamiang sebelumnya terisolasi sudah bisa masuk bantuan dari darat meskipun jumlah gampong atau keluarahan masih terdampak berjumlah 216.
Belum Membuka Bantuan Internasional
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan belum membuka bantuan internasional untuk penanganan maupun pemulihan bencana di Sumatera. Ia yakin kekuatan pemerintah menanggulangi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Sugiono, dikutip dari bbc.com.
Menurut Sugiono, pemerintah akan meminta bantuan kepada negara asing jika merasa perlu. "(Masih ditutup) sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan," ujar Sugiono menambahkan.
Kemampuan pemerintah menangani bencana di tiga provinsi di Sumatera dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut negara punya Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Sumatera sekitar Rp500 miliar untuk kesiapsiagaan bencana.
“Besaran anggarannya dalam APBN sekitar Rp500 miliar yang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencana,” ujar Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, jika anggaran itu kurang, Presiden Prabowo bakal mengalokasikan anggaran tambahan.
Upaya pemulihan daerah bencana mendapat dukungan dari komisi V DPR RI. Apalagi langkah itu sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kucuran anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana.
"Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, kami melihat kebutuhan ini sangat besar dan mendesak. Kerusakan rumah dan infrastruktur yang luas harus segera ditangani dengan cepat," kata Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti.
Novita mengatakan langkah cepat Presiden sebagai respons yang tepat untuk menangani kerusakan masif di tiga daerah di Sumatra tersebut.
Novita mengatakan Komisi V DPR RI akan mengawal pelaksanaan alokasi anggaran, agar pelaksanaannya berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran. Sedangkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas. “Pemerintah dalam proses pemulihan ini,” kata Novita menegaskan.
Ia juga sangat mendukung sikap Presiden untuk menindak tegas setiap indikasi penyelewengan atau korupsi selama proses pemulihan. Dengan begitu ia mengingatkan kepastian anggaran pemulihan benar-benar digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Anggaran bencana harus sampai kepada masyarakat yang berhak. Tidak boleh ada yang 'bermain-main'. Jika ada penyimpangan, aparat hukum harus bertindak. Semoga proses pemulihan bisa secepatnya terselesaikan," katanya.
Menindak Pemicu Bencana
Komisi VDPR RI mendesak Kemenhut bertindak dalam 30 Hari untuk mengungkap pemicu bencana. Hal itu mengacu Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Selasa 9 Desember 2025 yang menghasilkan kesimpulan indikasi pelanggaran perusahaan maupun individu penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar.
“Hasil Raker nomor tiga disebutkan bahwa Kemenhut diminta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan tambang ilegal. Artinya segera itu ya secepatnya, maksimal satu bulan. Itu pendapat saya,” ujar anggota komisi IV DPR RI, Riyono.
Menurut Royono, paparan Menteri Kehutanan dalam Raker belum menjawab banyak persoalan yang disoroti DPR. Data kerusakan dan penindakan di lapangan dinilai belum valid serta perlu penegasan lebih lanjut.
“Raker memberikan gambaran bahwa paparan Menhut belum sepenuhnya memuaskan wakil rakyat. Angka dan data lapangan perlu divalidasi. Faktanya, kerusakan bencana ini sangat besar. Proses evakuasi terus berjalan, tapi tugas Kemenhut harus juga cepat,” ujar Riyono menjelaskan.
Ia juga menyoroti viralnya video tumpukan kayu terbawa arus banjir di Aceh. Kayu tersebut diduga berasal dari praktik illegal logging yang dilakukan oleh pemegang izin usaha namun menyalahgunakan mandatnya.
Selain itu, ia mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli yang menyebut 12 obyek hukum tengah diproses, namun belum ada penjelasan rinci kepada publik. “Menhut mengatakan ada 12 obyek hukum yang sedang dalam proses. Siapa saja mereka? Belum ada yang disampaikan ke publik,” katanya.
Ia menegaskan Kemenhut harus bersikap tegas dan bergerak cepat. Ia menargetkan dalam waktu 30 hari bertepatan dengan dimulainya kembali masa sidang DPR 2026 sudah ada kejelasan aktor yang bertanggung jawab.
Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali menyegel subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Langkah Menhut itu dilakukan dengan alasan janji saya kepada rakyat yang disampaikan di depan Komisi IV DPR RI.
"Seperti janji saya kepada rakyat yang disampaikan di depan Komisi IV DPR RI. Jadi, siapa pun yang melakukan perusakan hutan, akan kami tindak," kata Raja Juli.
Tercatat Kemenhut menyegel empat lokasi yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan longsor di Sumatera. Dua di antaranya berada di bawah konsesi milik korporasi dan dua lokasi merupakan dikelola pemegang hak atas tanah (PHAT) di luar kawasan hutan.
"Kami tidak ada kompromi. Baik korporasi ataupun PHAT yang terbukti merusak hutan Indonesia akan kami tindak. Seperti komitmen yang telah saya sampaikan di DPR, penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," kata Juli menambahkan.
Tercatat Kemenhut menyegel tujuh subjek hukum meliputi Dua area konsesi PT Toba Pulp Lestari di Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan, PHAT Jhon Ary Manalu di Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, PHAT Asmadi Ritonga di Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara dan PHAT David Pangabean di Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Selain itu ada tambahan penyegelan di dua area konsesi PT Agincourt Resource di Ramba Joring, Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. PHAT Jon Anson di Desa Natambang Roncitan, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selata, serta PHAT Mahmudin di Desa Sombadebata Purba, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Menurut Raja Juli tim Gakkum Kemenhut mendalami dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.
"Dengan penyegelan kali ini sudah ada 7 subyek hukum yang disegel. Masih ada 5 subyek hukum lainnya yang teridentifikasi dan akan kami lakukan pendalaman. Bila terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak segan akan langsung segel," katanya. (*)
