Pastikan BUMD Berjalan Sesuai Tugas, DPR Minta Fungsi Pengawasan Diperkuat
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Toha, meminta agar fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diperkuat, guna memastikan lembaga-lembaga tersebut berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk mendapatkan masukan langsung dari berbagai BUMD, untuk proses pendalaman dalam rangka penyusunan RUU tentang BUMD.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat perbedaan aturan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan erbedaan tersebut kerap menjadi hambatan ketika BUMD, khususnya bank daerah, ingin menjalin sinergi antardaerah.
"Kadang-kadang banyak peraturan daerah yang berbeda antara provinsi satu dan lainnya, sehingga ketika salah satu bank provinsi tertentu mau bersinergi dengan provinsi lain, beda aturan. Tidak bisa sinergis 100 persen,” kata Toha, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 11 Desember 2025.
Ia pun menilai keberadaan undang-undang khusus BUMD sangat diperlukan sebagai payung hukum yang mampu memperkuat harmonisasi regulasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD di seluruh Tanah Air.
Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk melakukan penguatan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk melalui peningkatan kualitas regulasi yang mengatur badan usaha milik pemerintah daerah.
Dengan tersusunnya regulasi yang seragam dan komprehensif, ia berharap BUMD dapat beroperasi secara lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah maupun nasional.
