Komisi Reformasi Polri Angkat Bicara soal Aduan Tambang di Morowali

SinPo.id - PT Artha Bumi Mining (PT ABM) melaporkan anomali penanganan kasus tambang di Kabupaten Morowali, yang diduga menyeret instansi kepolisian ke Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya telah menerima banyak masukan untuk reformasi Polri. Termasuk kasus seperti di Polda Sulteng.

"Kita menerima banyak masukan dari banyak pihak, semua kita pelajari sebagai bahan untuk membenahi Polri," kata Jimly, dalam keterangannya, dikutip, Kamis, 11 Desember 2025.

Ketika ditanya lebih jauh kasus Polda Sulteng, Jimly enggan menjelaskan. Menurutnya hal tersebut lebih tepat dibahas dengan Polri.

"Itu tanyakan ke polisi (Propam dan Paminal)," katanya.

Sementara kuasa hukum PT TBM Teguh Satya Bhakti & Partners menyoroti peristiwa penghentian penyidikan kasus penggunaan surat palsu terkait izin usaha pertambangan (IUP), 31 Oktober lalu.

“Bulan Juli 2023 PT ABM melaporkan PT BDW ke Polda Sulteng terkait dugaan penggunaan surat palsu IUP. Sudah ada tersangkanya, juga sudah dilakukan proses penangkapan dan penahanan,” kata Tim kuasa hukum PT TBM, Bahrain dalam keterangannya.

Dalam proses penyidikan, jelasnya, pihak tersangka melakukan proses praperadilan tentang keabsahan penangkapan, penahanan, dan bukti. 

Putusan Pengadilan Negeri Palu menolak praperadilan tersebut serta memerintahkan Polda Sulawesi Tengah melanjutkan proses penyidikan, karena dianggap telah sah dan telah cukup dua alat bukti.

“Tetapi nyatanya, Polda Sulteng tidak melanjutkan proses tersebut malah menerbitkan SP3 (surat penghentian penyidikan),” ungkapnya.

"Tindakan ini seperti putusan praperadilan Pengadilan Negeri Palu Nomor 8/Pid.Pra/2025/PN Palu, tanggal 20 Mei 2025," sambungnya.

Bahrain berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mengawal Polri untuk mencabut SP3, serta melanjutkan kembali penyidikan perkara Laporan Polisi LP/B/153/ VII/2023/Spkt/Polda Sulteng.

"Kami mohon kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk merekomendasikan agar Polri tidak gentar terhadap relasi kuasa mafia tambang, serta berani menegakkan prinsip negara hukum,” tegasnya.

“Kita ingin hukum ditegakkan dengan baik dan benar melalui reformasi Polri ini,” kata dia.