Menag Tegaskan Pemerintah Tak Terlibat Urusan Internal PBNU
SinPo.id - Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menegaskan, pemerintah tidak akan terlibat dalam konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Karena, Ia yakin NU memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalahnya.
"NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri," kata Nasaruddin yang turut menghadiri Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.
Nasaruddin menegaskan, kehadirannya pada pleno kali ini bukan dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, melainkan Wakil Rais Syuriyah PBNU.
"Karena itu, pemerintah tidak terlibat dalam urusan internal NU, apalagi PBNU. Saya datang ke sini sebagai Wakil Rais Syuriyah NU," kata Nasaruddin.
Ia berharap, keputusan pleno dapat menjadi solusi terbaik dalam memperkuat keutuhan organisasi Islam di Indonesia, terutama NU.
"Insya Allah, ke depan beban kebangsaan dan keumatan kita bisa lebih ringan dengan terjaganya keutuhan ormas-ormas Islam, termasuk NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia," ujarnya.
Nasaruddin menegaskan, kemungkinan dirinya juga akan menghadiri pleno dari kubu lainnya, masih tetap terbuka. Namun hingga saat ini dirinya belum mendapatkan undangan.
"Saya belum menerima undangannya. Terima kasih," ujarnya.
Rapat Pleno PBNU yang dipimpin jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah, antara lain Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, menetapkan KH Zulfan Musthofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.
Turut hadir sejumlah tokoh, antara lain Prof Mohammad Nuh (Rais Syuriyah PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH Hasib Wahab, KH Musthofa Aqil Siroj, KH Ubaidillah Ruhiat, Khofifah Indar Parawansa (Ketua PBNU), Nyai Machfudhoh Aly Ubaid (Mustasyar PBNU), serta para ulama dan kiai dari berbagai wilayah di Indonesia.
