Komisi VI DPR Minta Bank Siaga 24/7 Jelang Nataru: Ada Risiko ATM Bermasalah hingga MBanking Down
SinPo.id - Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Komisi VI DPR RI menegaskan perlunya kesiapan penuh sektor perbankan untuk menjaga kelancaran transaksi masyarakat. Lonjakan mobilitas wisatawan, meningkatnya penarikan uang tunai, hingga kebutuhan layanan digital di pusat wisata menjadi fokus utama pengawasan DPR dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Badung, Bali, Jumat 5 Desember 2025
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menekankan bahwa seluruh layanan perbankan harus aman dan berjalan optimal selama dua periode puncak transaksi terbesar nasional setiap tahun, yakni Nataru dan Lebaran.
“ATM bukan hanya soal mesinnya. Ada potensi kartu tertelan, kejahatan jalanan, mobile banking down saat beli tiket wisata. Semuanya harus dimitigasi,” tegas Anggia.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI mendalami kesiapan bank-bank besar seperti Mandiri, BNI, BRI, BTN, BP BUMN, dan Danantara.
Bank Mandiri melaporkan kapasitas sistem IT mereka sudah diperkuat untuk mampu menangani 2–4 kali lonjakan transaksi selama Nataru. Selain itu, Mandiri meningkatkan pengawasan melalui sistem dual data center active-activedengan monitoring 24 jam. Untuk kebutuhan uang tunai, Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang kartal selama 1 Desember 2025–2 Januari 2026, serta menambah layanan cabang piket pada 27–28 Desember.
BNI turut menambah kesiapan operasional, termasuk penyiapan Rp19,51 triliun uang kas nasional dan Rp1,2 triliunkhusus kebutuhan Bali. Preventive maintenance ATM, peningkatan teknisi, serta 54–64 PIC support disiagakan pada hari-hari puncak transaksi.
Sementara itu, SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT Danantara Aset Manajemen, Nora Osloi Sinaga, menegaskan kewajiban BUMN menjaga performa layanan ketika kompleksitas transaksi meningkat.
“Dalam event Nataru ini kompleksitas meningkat. Semua BUMN harus siap dari SDM, sistem, hingga aplikasi,” ujarnya.
Komisi VI memastikan akan terus mengawal kesigapan layanan publik perbankan agar pemenuhan kebutuhan transaksi masyarakat, baik tunai maupun digital, tetap aman dan lancar. Pengawasan juga menekankan pentingnya kecukupan stok uang tunai nasional yang pada 2025 diproyeksikan meningkat 3% atau mencapai Rp41,2 triliun, sesuai TOR Kunjungan Kerja.
