Ketua MPR: Pemerintah Punya Kalkulasi untuk Tetapkan Bencana Nasional
SinPo.id - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan pemerintah memiliki kalkulasi tersendiri untuk menetapkan status bencana nasional atau tidak untuk bencana yang terjadi di berbagai daerah di Sumatra.
Namun, dia menilai berdasarkan laporan yang masuk situasi pascabencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, maupun Aceh, sudah semakin tertangani dengan baik.
"Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Dia mengatakan, akses antardesa, antarkecamatan, antarkabupaten, hingga beberapa tempat terputus karena bencana hidrometeorologis itu. Namun dari hari ke hari, menurut dia, akses yang terputus itu sudah mulai terhubung kembali. Menurut dia, polisi, tentara, petugas BNPB, hingga para relawan pun bekerja terus di lapangan.
Yang paling membanggakan, kata dia, adanya berbagai bentuk bantuan dari masyarakat lainnya untuk mendukung daerah yang terkena bencana.
"Partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita," katanya.
Di sisi lain, Muzani menilai pemerintah belum menetapkan status bencana nasional karena saat ini kondisi di lokasi bencana sudah mulai terang setelah listrik dan BBM masuk. Meski begitu, dia pun tak menampik bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra mencapai 770 orang.
Update jumlah korban bencana di tiga provinsi tersebut disampaikan oleh Kapusdatin BNPB Abdul Muhari secara daring pada Rabu, 3 Desember 2025.
