Rentetan Banjir dan Longsor di Sumatra Jadi Alarm Nasional
SinPo.id - Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatra menjadi perhatian serius DPR RI. Tiga anggota DPR dari lintas komisi menegaskan pemerintah harus bergerak cepat memperbaiki tata kelola lingkungan, infrastruktur, hingga mitigasi bencana agar korban tidak terus berjatuhan.
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana ekologis, terlebih dengan masifnya aktivitas pertambangan yang menggerus hutan dan mencemari sungai.
“Peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatra harus kita tahan agar tidak terulang, misalnya di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur sangat rawan terjadi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatra dan Aceh,” ujar Syafruddin dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025
Politisi PKB ini menyebut sejumlah perusahaan tambang besar seperti PT KPC, Berau Coal, Indominco, PT Bayan, PT IITM Group hingga Kideco, beroperasi ke hulu tanpa mengindahkan kondisi lingkungan. Tak hanya itu, ia menyoroti keberadaan sekitar 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi dan telah menelan sedikitnya 51 nyawa anak.
Di sisi lain, pemulihan infrastruktur dasar sebagai jalur utama bantuan juga menjadi sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya menegaskan banyak daerah terdampak di Sumatra masih terisolasi, sehingga memperlambat penyaluran logistik dan layanan medis darurat.
“Pemulihan infrastruktur dasar adalah kunci. Tanpa akses jalan dan jembatan yang memadai, upaya penyaluran bantuan dan evakuasi akan terhambat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia mendorong Kementerian PUPR dan seluruh stakeholder mempercepat pendataan kerusakan, perbaikan jalur transportasi, serta koordinasi lintas lembaga agar penyelamatan warga tidak terlambat.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui pelestarian lingkungan. Ia mendorong perluasan gerakan penanaman pohon sebagai mitigasi di tengah musim hujan yang berisiko tinggi memicu banjir dan longsor.
“Anggaran yang ada dikembalikan ke kementerian untuk penegakan hukum, agar hutan lindung dan hutan konservasi kita tetap dikawal dan jangan sampai berkurang. Momentum musim hujan sekarang, usulan kami adalah melakukan gerakan penanaman pohon,” tegas Politisi Gerindra itu.
Ia juga menyoroti persoalan sampah nasional hingga 50 juta ton per tahun dan meminta pemerintah memberi insentif agar daerah terpacu memperbaiki tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.
Ketiganya sepakat, pemerintah harus bertindak cepat dan terukur untuk memperbaiki tata ruang, memperketat perizinan lingkungan, mempercepat pemulihan infrastruktur, dan memperkuat mitigasi sebelum bencana kian meluas.
“Mohon atensi Pak Menteri dan jajaran. Kalimantan Timur kalau bisa ditangani serius, jangan sampai terjadi seperti di Sumatra,” pungkas Syafruddin.
