DPR Desak Banjir Sumatera Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Pemerintah Diminta Turun Penuh
SinPo.id - Seruan agar pemerintah pusat menetapkan status Bencana Nasional atas banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat semakin menguat. Setelah korban dan dampak kerusakan terus meningkat, sejumlah anggota DPR RI mendesak intervensi lebih besar dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan, bencana di tiga provinsi tersebut telah melampaui kapasitas pemerintah daerah. Perkembangan data resmi BNPB per 2 Desember 2025 mencatat 659 orang meninggal dunia, 475 orang masih hilang, serta 2.600 orang mengalami luka-luka. Selain itu, 3,2 juta jiwa terdampak, dengan lebih dari 1,1 juta orang mengungsi karena wilayah tak lagi layak huni.
Tim SAR gabungan BASARNAS bahkan sudah mengevakuasi 33.173 warga dari berbagai zona berbahaya. Namun akses ke sejumlah kawasan masih terputus dan sulit dijangkau.
“Ini tragedi besar, bukan bencana biasa. Dengan data sebesar ini, keputusan menetapkan Bencana Nasional justru paling rasional dan manusiawi,” tegas Ansory di Jakarta, Selasa 2 Desember 2025
Ia menilai status Bencana Nasional akan mempercepat pengerahan alat berat, distribusi logistik, penanganan kesehatan, hingga pendanaan pemulihan jangka panjang. Ansory juga menekankan perlunya audit lingkungan di daerah aliran sungai yang rawan banjir bandang.
Kepedulian DPR kepada Warga Terdampak
Ketua Timwas Bencana DPR RI M. Husni menyampaikan doa dan keprihatinan mendalam bagi para penyintas yang kini kehilangan tempat tinggal hingga pendidikan anak-anak terganggu.
“Sekolah rusak, infrastruktur hancur, banyak yang mengungsi. Ini amat luar biasa,” ujarnya dalam keterangan video 29 November 2025
Ia mengapresiasi BNPB, Kemensos, Baznas, TNI–Polri, dan relawan, namun meminta penanganan diperkuat dan kehadiran negara lebih terasa.
Kondisi Memprihatinkan di Sumatera Utara
Anggota Komisi XIII Maruli Siahaan menuturkan bahwa banjir di Sumut merendam hingga 75 persen wilayah terdampak dengan ketinggian air mencapai 1 meter di beberapa titik.
Ia menekankan perlunya tambahan peralatan SAR dari pusat dan pemaksimalan pelayanan kesehatan darurat, terutama bagi lansia dan warga kelelahan akibat banjir berkepanjangan.
“Jika diperlukan, Pemprov Sumut bisa meminta tambahan SAR dari pusat dan saya yakin akan segera direspons,” ucapnya.
DPR Soroti Koordinasi Kebencanaan Nasional
Sementara itu, Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo menyoroti berkurangnya anggaran BNPB dalam APBN 2025. Ia menilai penanganan bencana masih terfragmentasi di banyak kementerian, sehingga lambat dan tidak efisien.
“Perlu satu birokrasi terpadu agar penanganan lebih cepat dan efektif,” tegas politisi PKS tersebut.
