2 Legislator DPR Prihatin Banjir Sumatra: Minta Pemerintah Perkuat Penanganan dan Lakukan Taubat Ekologis
SinPo.id - Serangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menyita perhatian DPR RI. Ketua Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI, M. Husni, serta Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, kompak menyampaikan keprihatinan dan seruan penguatan penanganan bencana serta upaya pemulihan lingkungan.
Husni menilai banjir kali ini memiliki dampak besar karena menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, hingga memaksa banyak warga mengungsi. Ia menyebut masyarakat kehilangan harta benda, sekolah dan infrastruktur rusak, serta aktivitas kehidupan warga terguncang.
“Banjir kali ini tentunya amat sangat luar biasa. Menimbulkan korban jiwa, kerugian daripada harta benda. Banyaknya pengungsian, sekolah-sekolah yang rusak, infrastruktur yang hancur, dan lain sebagainya,” ujar legislator Fraksi Gerindra itu dalam keterangannya, Sabtu 29 November 2025.
Ia menyampaikan doa dan dukungan moral untuk warga terdampak, seraya mengapresiasi BNPB, Kemensos, Baznas, Kementerian PUPR, Polri, TNI, relawan, dan dermawan yang telah turun membantu.
Meski langkah penanganan terus dilakukan, Husni menilai usaha tersebut masih perlu ditingkatkan. Ia menegaskan DPR akan terus hadir untuk memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana ini sendirian.
Sementara itu, Anggota Komisi Lingkungan Hidup DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyatakan duka cita atas korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Ia menyebut tragedi ini sebagai alarm keras bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis ekologis.
“Bencana ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan taubat ekologis sebagai komitmen moral menghentikan kerusakan lingkungan yang terus berulang,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Menurut Meitri, curah hujan ekstrem bukan satu-satunya pemicu bencana. Ia menyoroti deforestasi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan industri dan pertambangan yang memperbesar risiko.
Ia mendesak pemerintah mengevaluasi izin pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana, melakukan audit lingkungan menyeluruh, memperkuat penegakan hukum, serta mempercepat reforestasi kawasan Daerah Aliran Sungai.
Meitri juga mengajak masyarakat turut menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan sungai dan mengurangi sampah.
“Alam sudah sering mengingatkan kita, maka sepatutnya kita harus berubah,” ujarnya.
DPR RI menegaskan akan mengawal penuh penanganan bencana serta mendorong arah pembangunan yang lebih selaras dengan kelestarian lingkungan agar tragedi serupa tidak kembali berulang.
