Komisi VIII DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatra
SinPo.id - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pemerintah menetapkan banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) menjadi status darurat bencana nasional.
Status darurat bencana nasional harus diterapkan karena dampak dari skala bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah jauh melampaui penanganan pemerintah daerah.
"Ya, kemarin sudah ada perbincangan di rapat nasional oleh pemerintah, dan DPR juga mengusulkan ini bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya," kata Marwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2025.
Marwan saat ini tengah berada di Medan, Sumut. Dia mengatakan kondisi air di Medan mulai surut, namun masih banyak titik-titik daerah yang tergenang.
Selain itu, masih banyak pula warga yang belum terevakuasi dengan baik. Oleh karena itu, bencana banjir ini seharusnya sudah dapat ditetapkan sebagai skala nasional.
"Ini saya kira kategori bencananya ya sudah bisa disebut berskala nasional. Kalau sudah berskala nasional, lintas K/L (Kementerian/Lembaga), ayo sama-sama, karena memang tidak tertangani oleh satu pihak saja, Kemensos atau BNPB, karena ada infrastruktur jalan yang harus dibenahi," ujarnya.
Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan dalam 24 jam atau 48 jam, fokus pemerintah harus sepenuhnya diarahkan pada penanganan darurat. Di antaranya, mulai dari penyelamatan warga yang terjebak, evakuasi warga, hingga distribusi kebutuhan dasar.
"Kalau di daerah Tapanuli, di Aceh, Sumatera, itu memang sudah terlalu berat. Jalan banyak yang putus karena longsor, jalan banyak yang tertutup karena longsoran bukit, gunung, jembatan yang putus karena gelondongan kayu," ujarnya.
"Saya kira langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah, penanganan kedaruratan dahulu. Penanganan kedaruratan ini pertama, ya menyelamatkan warga yang masih dalam keadaan mengungsi. Mengungsi, ada yang menyelamatkan diri di bukit-bukit, ada yang terjebak di rumah. Ini penting dilakukan," timpal dia.
Marwan mengakui kemampuan pemerintah menjadi terbatas lantaran peristiwa bencana ini terjadi secara serentak. Namun, dia berharap pemerintah dapat mempercepat pembukaan akses jalan yang tertutup, khususnya di Sibolga.
"Kita berharap, hari ini jalan menuju Sibolga sudah bisa diakses supaya dukungan bisa segera menangani berbagai hal yang dibutuhkan warga," ujarnya.
Meski begitu, Marwan mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya mengirim bantuan lewat udara. Namun, dia mengatakan pengiriman lewat udara masih belum bisa cukup maksimal.
"Kemampuan angkut helikopter itu tidak besar. Sementara bantuan-bantuan yang kita kirim masih tertahan di titik-titik yang tidak bisa dilewati, umpamanya menuju Sibolga dari via Tarutung sudah tertahan di Tarutung, via Tarutung-via Sipirok juga sudah tertahan karena ada beberapa jalan yang tidak bisa lewat," kata dia.
Marwan lantas berharap pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang. Sebab, bencana banjir ini terus berulang terjadi di daerah yang sama.
"Saya kira setelah tertangani dengan baik, terpetakan, sudah saatnya pada kurun rehab rekonstruksi sekaligus kita membenahi lingkungan. Kalau tidak, kita akan kembali lagi berulang. Ini sebetulnya berulang-ulang setiap saat kita lihat itu yang terjadi," tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 33 warga Aceh meninggal akibat bencana banjir dan longsor. Selain itu, ada belasan orang yang masih hilang.
Data sementara yang dirangkum per hari ini, korban meninggal dan hilang tersebar di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Korban terbanyak di dua kabupaten di wilayah Gayo.
Di Aceh Tengah, korban meninggal dunia mencapai 15 orang, dan beberapa orang masih dilakukan pencarian. Korban tewas tersebar di Kampung Payatumpi, Kampung Daling, kampung kelopak Mata dua orang meninggal dan Tami Dalem yaitu tempat objek wisata Natural Park.
Sementara di Bener Meriah, korban meninggal berjumlah 11 orang dan hilang 13 orang. Korban tersebar di beberapa desa di sejumlah kecamatan.
Sementara itu, Polda Sumut merilis data terbaru jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor. Korban meninggal dunia kini bertambah menjadi 62 orang di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Sumut.
