Mulai Susun RKPD 2027, Wagub DKI Tekankan Responsivitas Kebijakan
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagai pijakan arah pembangunan Ibu Kota pasca penataan statusnya sebagai kota global. Pembahasan tahap awal itu dibuka Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam forum Penyusunan RKPD 2027 di Balairung, Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Rano menekankan proses penyusunan RKPD tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi harus adaptif terhadap perubahan dan selaras dengan strategi pembangunan nasional.
“Seluruh jajaran harus memastikan proses ini berjalan terarah, terpadu, dan responsif terhadap perubahan,” ujar Rano dalam keterangan resminya, Kamis, 27 November 2025.
Adapun Pemprov DKI menyusun RKPD berdasarkan dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta RKP 2027.
Rano mengingatkan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 mewajibkan pemerintah daerah merancang pembangunan daerah secara sistematis dan terukur. Dia menyebut sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan wilayah sekitar sebagai langkah penting untuk memperkuat kontribusi Jakarta dalam agenda Indonesia Emas 2045.
Dalam forum itu, Rano juga memaparkan kondisi ekonomi Jakarta yang disebutnya tetap stabil. Ia menyebut Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi 4,96 persen pada triwulan III 2025, inflasi 2,69 persen pada Oktober 2025, serta nilai investasi yang mencapai Rp204,13 triliun.
Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,05 persen dan angka kemiskinan menjadi 4,28 persen turut Rano sampaikan sebagai bagian dari capaian sosial.
"Arah pembangunan 2027 dirumuskan melalui RPJMD 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045," ungkapnya.
Rano menyebut, Pemprov DKI menempatkan penguatan fondasi kota, peningkatan posisi Jakarta sebagai kota global, serta pengurangan ketimpangan sebagai tiga fokus utama. Dia juga mengungkapkan, ada tujuh isu strategis pembangunan, mulai dari kualitas modal manusia hingga ketahanan iklim.
“Seluruh isu tersebut akan menjadi dasar penyusunan program prioritas dan pengembangan wilayah,” kata Rano.
Lebih jauh, dia menegaskan, proses Musrenbang akan dilakukan berjenjang, dari tingkat RW hingga tingkat provinsi.
“Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus menjaga sinergi dan memastikan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026 serta penyusunan RKPD 2027 berjalan tepat waktu, inklusif, dan berkualitas,” tandasnya.
