Di KTT G20, Gibran Suarakan Keadilan AI–Mineral Kritis, MBG hingga Swasembada Pangan di Pertemuan Bilateral

Laporan: Tim Redaksi
Senin, 24 November 2025 | 05:44 WIB
Wapres Gibran hadiri KTT G20. (Biro Setwapres)
Wapres Gibran hadiri KTT G20. (Biro Setwapres)

SinPo.id -  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyerukan pentingnya membangun tata kelola global yang lebih adil di tengah revolusi industri baru berbasis kecerdasan buatan (AI). Dalam sesi pleno ketiga KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Minggu, Gibran menegaskan bahwa manfaat teknologi masa depan tidak boleh hanya jatuh kepada segelintir negara maju atau perusahaan raksasa.

“Masa depan harus dibangun di atas keadilan—keadilan dalam teknologi, sumber daya alam, dan bagi para pekerja,” tegas Gibran di hadapan para pemimpin dunia.

Ia menilai revolusi AI sangat bergantung pada mineral kritis—seperti nikel dan tembaga—yang sebagian besar berasal dari negara berkembang. Namun selama ini, nilai tambah justru lebih banyak dinikmati pihak lain. Ia memperingatkan bahwa ketimpangan global di era industri sebelumnya tidak boleh terulang.

“Selama bertahun-tahun negara berkembang hanya mengekspor bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati di tempat lain. Kita tidak boleh mengulanginya,” ujarnya.

Gibran menegaskan bahwa Indonesia memilih jalan hilirisasi, membangun industri dalam negeri, dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat langsung dari kekayaan alamnya.

“Kami membangun industri di dalam negeri, berinvestasi dalam hilirisasi, dan memastikan rakyat mendapat manfaat dari kekayaan alam mereka sendiri,” katanya.

Meski begitu, Indonesia tetap membuka kerja sama global yang setara.

“Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte,” tegasnya.

Indonesia Siap Jadi Jembatan Inovasi–Inklusi Global South

Wapres Gibran menekankan bahwa masa depan yang adil tak mungkin tercipta tanpa kemitraan dan kepemimpinan global. Ia menegaskan kesiapan Indonesia menjadi penghubung antara inovasi teknologi dan inklusi bagi negara-negara berkembang.

Indonesia, ujarnya, konsisten memperjuangkan posisi Global South dalam isu keadilan ekonomi, pembangunan nasional, dan akses teknologi.

“Setiap negara berhak menentukan arah pembangunan. Kerja sama tidak boleh menciptakan ketergantungan baru,” katanya seusai sidang pleno.

Forum G20 di Afrika Selatan disebutnya sebagai momentum mempertegas solidaritas dan kesetaraan antara negara-negara Selatan.

Bilateral: Gibran Bahas MBG, Swasembada Pangan, hingga Teknologi

Di sela KTT G20, Wapres Gibran menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, termasuk Ethiopia, Angola, Vietnam, dan Finlandia. Dalam seluruh pertemuan itu, Gibran membawa sejumlah agenda prioritas Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Swasembada pangan

Hilirisasi dan pemanfaatan mineral kritis

Teknologi digital dan inovasi

“Hasil rapat akan segera kami follow up dan laporkan kepada Pak Presiden setiba di Tanah Air,”ujarnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Angola dan Ethiopia berminat berkunjung ke Indonesia pada 2026 untuk menjajaki kerja sama, khususnya di bidang pertanian.

Dukungan Global untuk AI Beretika dan Akses Teknologi Setara

Dalam pidatonya, Gibran juga menekankan perlunya tata kelola AI yang beretika, akses setara terhadap data dan platform digital, serta peluang yang sama bagi inovator dari seluruh dunia.

Indonesia, tambahnya, mendorong lahirnya dialog global tentang ekonomi kecerdasan (AI economy) di G20.

Di sektor keuangan digital, Gibran mempromosikan QRIS sebagai inovasi Indonesia dalam pembayaran murah dan inklusif.

“QRIS menunjukkan bahwa pembayaran digital sederhana dapat mendorong partisipasi ekonomi dan mengurangi ketimpangan,” jelasnya.

Soroti Isu Pangan, Iklim, hingga Kemanusiaan

Pada sesi kedua G20, Gibran mengangkat isu ketahanan pangan dan mempromosikan Program Makan Bergizi Gratissebagai investasi strategis yang memberdayakan petani dan pelaku lokal.

Ia juga menyoroti isu kemanusiaan global—mulai dari Gaza, Ukraina, Sudan, hingga Sahel—sekaligus menyerukan pentingnya menempatkan aspek kemanusiaan dalam tata kelola global.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI