Komitmen Transparansi, Gubernur DKI Paparkan Realisasi APBD 2025

Laporan: Sigit Nuryadin
Jumat, 21 November 2025 | 21:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (SinPo.id/ Dok. Pemprov DKI)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (SinPo.id/ Dok. Pemprov DKI)

SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaparkan perkembangan terbaru realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dalam konferensi pers di Balairung, Balai Kota Jakarta, Jumat, 21 November 2025. 

Agenda ini menjadi momentum Pemprov DKI untuk menegaskan komitmen terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik di tengah transformasi Jakarta menuju kota global.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keterbukaan informasi anggaran merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintah. 

“Konferensi pers ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik. Sebagai kota yang sedang berproses menuju kota global, Jakarta memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak hanya pertumbuhan tetap terjaga, tetapi juga stabilitas dan inklusivitas bagi seluruh warganya,” ujar Pramono.

Dalam paparannya, Pramono menjelaskan perekonomian Jakarta hingga Oktober 2025 berada pada momentum pertumbuhan yang kuat dengan laju 4,96 persen. 

Dia juga menyampaikan, pemulihan terjadi di berbagai sektor, terutama jasa, transportasi, dan akomodasi. Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi nasional dengan kontribusi 16,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional. 

"Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 akan berada di kisaran 4,6–5,4 persen, sejalan meningkatnya aktivitas dunia usaha," ungkapnya. 

Kemudian, lanjutnya, inflasi Jakarta juga berada dalam kondisi terjaga sebesar 2,69 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,86 persen. Stabilitas harga ini, menurut Pramono, dicapai melalui kerja bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk menjaga pasokan, memperluas distribusi pangan lewat Jakmart dan Jakgrosir, serta menggelar rapat koordinasi rutin guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Perbaikan juga tercermin pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 6,05 persen per Agustus 2025," kata Pramono. 

"Sepanjang 2025, Pemprov DKI menggelar 20 bursa kerja, 280 pelatihan reguler, dan 245 pelatihan Mobile Training Unit di 93 kelurahan. Pemerintah juga membuka akses lebih luas bagi penyandang disabilitas melalui gelaran Job Fair and Upskilling Disabilitas 2025," sambungnya. 

Realisasi investasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp204,13 triliun atau tumbuh 6,4 persen dari periode sebelumnya. DKI berkontribusi 14,24 persen terhadap total investasi nasional dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 338.310 orang. 

“Pemprov DKI terus memperkuat iklim investasi melalui simplifikasi perizinan, optimalisasi layanan Mal Pelayanan Publik, promosi investasi melalui Jakarta Investment Centre, serta peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha,” kata Pramono.

Sedangkan pada sisi fiskal, kata Pramono, APBD-P DKI Jakarta 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Pendapatan daerah meningkat dari Rp62,39 triliun menjadi Rp68,53 triliun per November 2025 atau 81,15 persen dari target Rp84,45 triliun.

"Kenaikan ini terutama ditopang Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi. Belanja daerah naik menjadi Rp51,98 triliun atau 60,46 persen dari target Rp85,97 triliun, sementara proses pengadaan barang dan jasa telah mencapai 95,34 persen dengan 21.631 paket yang terlaksana," imbuhnya. 

Adapun pembiayaan daerah (neto) tercatat sebesar Rp3,64 triliun dan SILPA meningkat menjadi Rp20,09 triliun per 20 November 2025. Secara keseluruhan, posisi anggaran Oktober 2025 mencatat surplus Rp14,43 triliun. 

"Pemprov DKI optimistis realisasi anggaran akan meningkat menjelang akhir tahun seiring percepatan program di berbagai perangkat daerah," ucap Pramono. 

Pramono menegaskan seluruh capaian tersebut menjadi landasan kuat bagi Pemprov DKI dalam melanjutkan agenda pembangunan Jakarta. 

“Angka-angka ini memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi Jakarta tetap kuat untuk mendorong program prioritas pembangunan Jakarta. Kami akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga,” tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI