DPR Tekankan Pentingnya Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi pertanahan dan percepatan penyelesaian konflik agraria, karena keberhasilan fiskal tidak boleh mengesampingkan persoalan agraria di lapangan.
Ia pun meminta agar peningkatan PNBP sejalan dengan perbaikan layanan, mulai dari proses pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat, agar agar kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak justru menghambat proyek strategis nasional.
“Kita harus cek hulunya, terutama regulasinya, karena tata kelola pertanahan tidak hanya diatur oleh ATR/BPN. Ada juga kementerian kehutanan, pertanian, hingga BUMN,” kata Khozin, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 21 November 2025.
Selain itu, pihaknya menilai keberadaan Panitia Khusus Percepatan Reforma Agraria yang saat ini bekerja di DPR menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aturan pertanahan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Menurutnya, harmonisasi tersebut sangat penting agar Kanwil dan Kantah BPN tidak menghadapi bias atau ambiguitas saat menerapkan kebijakan di lapangan. Terlebih, masih banyak konflik agraria di sejumlah wilayah yang perlu segera diatasi.
Oleh sebab itu, kata Khozin, Komisi II DPR akan terus memantau upaya penyelesaian konflik agraria serta mendorong penyempurnaan regulasi pertanahan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.
