Game Online jadi 'Jembatan' Kelompok Radikal, Amelia: Alarm Keras untuk Kita
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyebut dugaan adanya perekrutan kelompok radikal lewat game online atau media sosial merupakan alarm keras bagi negara. Semua pihak diminta aktif mencegah upaya penyusupan paham radikal tersebut.
"Data Polri yang menyebut ada lebih dari seratus anak teridentifikasi direkrut kelompok radikal lewat game online dan media sosial itu alarm keras bagi kita semua, bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pemerintah, platform digital, sekolah, dan orang tua," kata Amelia kepada SinPo.id, Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menilai kasus ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi hanya menyalahkan game online tertentu. Menurutnya, semua pihak punya peran yang sama dalam memelihara ruang digital, termasuk game online agar tidak menjadi kanal rekrutmen bagi jaringan teror.
Karena itu, Amelia mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk lebih bersikap terhadap temuan tersebut. Baik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BNPT, Polri, dan BSSN, harus melakukan upaya penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi terhadap publik.
"Regulasi harus menempatkan kewajiban yang jelas bagi platform dan penerbit gim, mekanisme pelaporan yang mudah, sistem moderasi dan safety yang serius terhadap ajakan kekerasan dan konten radikal, batasan usia yang benar-benar ditegakkan, serta kerja sama yang cepat dengan aparat ketika ada indikasi rekrutmen," kata dia.
Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) VII itu menekankan pada fungsi pengawasan, Komisi I mendorong adanya early warning system yang terintegrasi. Sehingga, pola rekrutmen lewat gim, chat room, atau komunitas daring tidak hanya diketahui setelah terjadi, tetapi bisa dideteksi sejak dini melalui patroli siber dan kolaborasi data antar lembaga.
"Ini juga termasuk mendorong Komdigi untuk lebih tegas kepada platform global, karena banyak server gim dan aplikasi berada di luar negeri tetapi dampaknya langsung menyentuh anak-anak Indonesia," ucapnya.
Pada saat yang sama, kata Amelia, pihaknya selalu mengingatkan bahwa kebijakan tidak boleh hanya bersifat represif ke anak atau sekadar menakut-nakuti pemain gim. Anak-anak tetap berhak bermain dan belajar di ruang digital.
"Yang harus kita kuatkan adalah literasi digital, pendampingan orang tua, dan kapasitas sekolah untuk membaca tanda-tanda kerentanan, perubahan perilaku, ketertarikan pada konten kekerasan, atau masuk ke grup-grup tertutup yang mencurigakan," kata dia.
Amelia juga menyatakan bila dalam pembahasan anggaran maupun rapat kerja, Komisi I DPR RI terus mendorong program literasi digital yang menyasar keluarga dan sekolah, bukan hanya kampanye formal di level pusat. Komisi I DPR RI ingin negara hadir lewat regulasi dan penegakan hukum yang jelas.
"Platform dan penerbit game tidak bisa lepas tangan, dan keluarga tidak dibiarkan sendirian. Targetnya satu, ruang digital kita tetap terbuka dan kreatif, tetapi tidak boleh dibiarkan menjadi ladang rekrutmen teroris yang merenggut masa depan anak-anak Indonesia," tegas Amelia.
