Dewan Keamanan PBB akan Voting Resolusi AS untuk Dukung Rencana Perdamaian Gaza Trump
SinPo.id - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pemungutan suara atas rancangan resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump, sebuah proposal yang mencakup pembentukan International Stabilization Force serta pemerintahan transisi di Jalur Gaza.
Washington menyebut sejumlah negara telah menawarkan pengerahan pasukan, namun belum jelas apakah mandat pasukan itu akan mencakup pelucutan senjata Hamas atau hanya bertugas sebagai penjaga perdamaian. Ketidakjelasan mandat ini menjadi salah satu isu sensitif dalam negosiasi antaranggota Dewan Keamanan.
Rencana perdamaian tersebut bulan lalu berhasil mengamankan gencatan senjata antara Israel dan Hamas setelah konflik berlangsung dua tahun. Namun, proposal yang membuka peluang pembentukan negara Palestina memicu penolakan keras dari pihak Israel.
Negosiasi Tegang, AS Peringatkan Risiko Pecahnya Perang Lagi
Perundingan mengenai teks resolusi dikabarkan berlangsung alot. AS memperingatkan bahwa penolakan terhadap resolusi dapat memicu risiko kembalinya pertempuran di Gaza.
Dalam rancangan tersebut, pasukan stabilisasi akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta mendukung pembentukan kepolisian Palestina yang baru terlatih untuk bertugas di Gaza. Selama ini, kepolisian di wilayah tersebut berada di bawah otoritas Hamas.
Rencana itu juga menjadi bagian dari upaya membangun stabilitas setelah serangan 7 Oktober 2023, ketika kelompok bersenjata dipimpin Hamas menyerang Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.
Sejak itu, lebih dari 69.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat aksi militer Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.
Mesir dan Rusia Intensifkan Konsultasi Soal Rancangan Resolusi
Di tengah dinamika tersebut, Menteri Luar Negeri Mesir dan Rusia menggelar konsultasi akhir pekan lalu. Pembicaraan kedua pihak berfokus pada rancangan resolusi yang didukung Washington, terutama terkait pengaturan keamanan di Gaza pascakonflik.
Mesir, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza dan sering menjadi mediator antara Israel dan Hamas, disebut memiliki peran krusial dalam implementasi setiap rencana stabilisasi di wilayah tersebut.
Pemungutan suara di DK PBB akan menentukan apakah komunitas internasional dapat bersatu mendukung mekanisme transisi di Gaza atau kembali terjebak dalam kebuntuan diplomatik yang berisiko memicu eskalasi baru.
