DPP IMM Minta Polemik Soal Tenaga Gizi di Program MBG Dilihat Secara Proporsional
SinPo.id - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai bahwa pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menyinggung soal tenaga ahli gizi perlu ditempatkan dalam konteks lengkap dan tidak layak disalahartikan sebagai upaya merendahkan profesi ahli gizi.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM, Ari Aprian Harahap dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 17 November 2025.
Ari menjelaskan bahwa program nasional seperti MBG membutuhkan fleksibilitas implementasi di lapangan, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan jumlah ahli gizi.
Karena itu, menurut Ari, pernyataan Cucun lebih tepat dipahami sebagai dorongan agar pelaksanaan program tidak tersendat hanya karena masalah ketersediaan tenaga.
“Dari pandangan kami, Pak Cucun tidak sedang meremehkan profesi ahli gizi. Beliau justru menyoroti realita di daerah yang masih kekurangan tenaga, sehingga solusi fleksibel harus dibuka agar program MBG tetap berjalan. Ini soal adaptasi teknis, bukan soal merendahkan profesi,” kata Ari.
Dia mengatakan, perdebatan mengenai kebutuhan tenaga ahli dalam MBG seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan pada sentimen.
Ari menilai bahwa program sebesar MBG harus menyiapkan dua pendekatan sekaligus: tetap melibatkan ahli gizi dalam aspek perencanaan menu dan standar nutrisi, namun membuka ruang pelatihan bagi tenaga lokal di daerah agar pengawasan dan implementasi tetap dapat dijalankan secara efektif.
"Pendekatan berlapis sangat penting. Ahli gizi tetap dibutuhkan pada level desain dan supervisi, sementara tenaga non-ahli yang mendapat pelatihan bisa membantu menjalankan fungsi operasional di lapangan. Ini justru mempercepat distribusi manfaat program,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ari juga mengapresiasi langkah klarifikasi dan dialog yang telah dilakukan Wakil Ketua DPR bersama pemangku kepentingan terkait. Dia menilai keterbukaan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan agar implementasi MBG berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
“Yang terpenting adalah memastikan MBG berjalan dengan standar gizi yang benar, mekanisme pelaksanaan yang realistis, dan partisipasi semua pihak. Polemik harus menjadi momentum perbaikan, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
