DPRD DKI Soroti Lemahnya Pengawasan Taman Usai Dugaan Praktik Prostitusi
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai dugaan praktik prostitusi di Taman Daan Mogot sebagai indikator bahwa pengawasan ruang publik di Ibu Kota berjalan tidak efektif. Dia menegaskan persoalan tersebut mencerminkan kelemahan sistemik, bukan sekadar pelanggaran di tingkat lapangan.
“Ini bukan hanya soal aktivitas yang melanggar norma, tapi menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita tidak bekerja. Taman seharusnya menjadi ruang aman, bukan tempat rawan,” ujar Kenneth, Minggu, 16 November 2025.
Kenneth mengatakan pemberitaan terkait aktivitas ilegal di taman kota menandakan adanya kelalaian yang berlangsung lama. Dia menilai Pemprov DKI dan aparat terkait gagal membangun mekanisme pengawasan yang preventif.
“Dugaan praktik seperti itu adalah tamparan keras bagi pemerintah. Pengawasan publik melemah, dan itu tidak boleh dibiarkan,” tuturnya.
Dia menegaskan, isu ini tidak terkait orientasi seksual atau identitas kelompok tertentu, melainkan menyangkut ketertiban umum dan penegakan hukum. Karena itu, Kenneth meminta Pemprov DKI, Satpol PP, dan Kepolisian melakukan tindakan terukur dan berkelanjutan.
“Tidak cukup razia simbolik. Kita butuh langkah konsisten dan berbasis data agar masalahnya benar-benar selesai,” kata Kenneth.
Kenneth menyebut DPRD DKI berencana memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan terkait lemahnya pengawasan taman-taman kota. Dia menilai Distamhut perlu mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif.
Menurutnya, kondisi taman yang gelap dan minim penerangan berkontribusi menciptakan ruang bagi aktivitas ilegal. Dia mendesak Pemprov DKI melakukan audit menyeluruh terhadap sarana penerangan di taman terutama yang berada di kawasan rawan.
“Kalau lampu taman banyak yang mati, itu tanggung jawab pemerintah. Penerangan harus diperbaiki supaya potensi pelanggaran bisa ditekan sejak awal,” imbuhnya.
Selain peningkatan penerangan, Kenneth meminta sistem pengawasan diperkuat melalui patroli rutin, pemasangan CCTV, hingga koordinasi erat antara dinas pertamanan, Satpol PP, dan aparat Kepolisian.
