Freeport Hengkang, DPR : Nggak Perlu Takut !
JAKARTA, sinpo - Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, mengungkapkan bahwa Bangsa Indonesia tidak perlu takut kalaupun nanti PT Freeport Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah dalam mengelola tambang Grassberg yang ada di Papua.
Pasalnya, menurut Eni, saat ini sudah banyak anak bangsa yang mampu mengelola tambang emas Grassberg tersebut.
"Ya kita ambil (tambang Grassber), begitu banyak anak bangsa yang sudah mampu sebenarnya. Ada perusahaan BUMN tambang kita juga yang luar biasa, dan di situ, di dalamnya begitu banyak anak bangsa yang mampu mengolah sumber daya kita, sumber daya alam kita, jadi nggak perlu takut," ungkapnya kepada sinpo.id, Jakarta, Senin (27/02).
Namun kendati demikian, Eni mengatakan, sebagai bangsa yang berdaulat, kita juga harus tetap menghargai kontrak kerjasama dan investor yang sudah ada. Jangan sampai, lanjutnya, ada anggapan bahwa Indonesia tidak ramah dengan kontraktor ataupun investor, mengingat Pemerintah saat ini tengah gencar dalam mencari investor baru.
"Hari ini semua bisa melihat bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, dan sudah memberikan kelonggaran kepada investor (Freeport). Setidaknya KK yang berubah jadi IUPK agar Freeport tetap (dijamin) mendapatkan kepastian dalam investasi," ujarnya.
Saat ditanya apakah sebenarnya Pemerintah sudah enggan bekerjasama dengan Freeport, Eni pun menyanggahnya. Menurut Eni, Pemerintah Indonesia masih tetap ingin melanjutkan kerja sama tersebut. Hal itu bisa dilihat dari kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan kepada pihak Freeport.
"Ya nggak juga, kalau enggan berbisnis nggaklah, buktinya kan pemerintah sudah memberikan kelonggaran, sudah memberikan jalan, dan itu menandakan bahwa pemerintah masih mau bekerjasama dengan Freeport. Ya tinggal Freeport-nya, kan Freeport punya kewajiban, kalau KK kewajibannya apa, lalu kalau diubah IUPK kewajibannya apa, dan itu sangat longgar menurut saya," katanya.
Akan tetapi, Eni menegaskan, kalaupun ancaman Freeport yang akan memperkarakan Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional tetap dilaksanakan, maka Pemerintah Indonesia harus pantang mundur.
"Perlu diketahui bahwa hari ini pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tidak buta akan masalah Freeport, jadi pemerintah sepertinya mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia," ungkapnya menambahkan. (dny/tsa)
