BAM DPR: Perlu Solusi Lintas Kementerian Selesaikan Konflik Lahan Suku Anak Dalam
SinPo.id - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menegaskan dibutuhkan koordinasi antarlintas kementerian untuk menyelesaikan konflik agraria Suku Anak Dalam dan petani di Kabupaten Batanghari serta Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Koordinasi itu diperlukan agar keputusan yang diambil adil bagi semua pihak.
Demikian disampaikan Harris dalam rapat dengar pendapat umum BAM DPR RI dengan masyarakat Suku Anak Dalam dan petani Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi.
Dalam pertemuan itu, Suku Anak Dalam dan petani di Kabupaten Batanghari serta Muaro Jambi menyampaikan selama bertahun-tahun mereka harus berhadapan dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang mengeklaim lahan tempat mereka hidup turun-temurun.
"Kasus seperti ini sulit diselesaikan karena kedua pihak sama-sama punya dasar hukum. Tapi negara tetap harus hadir mencari jalan tengah yang berpihak pada masyarakat," kata Harris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Harris menjelaskan persoalan tumpang-tindih lahan sering muncul akibat lemahnya koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menentukan status kawasan hutan maupun izin usaha.
Akibatnya, masyarakat adat dan petani kecil kerap kehilangan akses terhadap tanah yang sudah mereka kelola selama puluhan tahun.
"Banyak warga merasa memiliki hak garap sejak lama, tapi perusahaan juga pegang izin resmi. Inilah yang membuat situasi jadi rumit," ujarnya.
Dia menilai BAM DPR perlu mendorong rapat lintas kementerian untuk mencari solusi permanen, termasuk membuka kembali data HGU dan melakukan pemetaan ulang wilayah konflik.
Harris menegaskan penyelesaian agraria tidak boleh berhenti pada mediasi administratif semata, melainkan harus menjamin keadilan sosial bagi masyarakat adat.
"Kalau tanah terus hilang, kita sedang mencabut akar kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan generasi muda di desa," kata dia.
Harris menambahkan BAM DPR RI akan terus mengawal aspirasi masyarakat Jambi hingga ada tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat.
Dia berharap penyelesaian konflik agraria dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi agraria yang berpihak kepada rakyat kecil.
