Maduro Aktifkan Fase Tinggi Rencana Kemerdekaan 200: Venezuela Siaga Hadapi Ancaman AS di Karibia
SinPo.id - Presiden Venezuela Nicolás Maduro resmi mengumumkan pengaktifan “fase lebih tinggi” dari Rencana Kemerdekaan 200, sebuah program latihan gabungan sipil-militer yang dirancang untuk menguji kemampuan Venezuela menghadapi ancaman eksternal.
Langkah tersebut diumumkan pada Selasa 11 November 2025 oleh Menteri Pertahanan Vladimir Padrino López, dan mencakup pengerahan Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB), Milisi Bolivarian, serta unit kepolisian di seluruh negara bagian—terutama di Apure, Cojedes, Carabobo, dan wilayah ibu kota, seperti dilaporkan TeleSURTV.
Padrino menyebut operasi ini bertujuan untuk “memperkuat pertahanan teritorial dan kesiapan operasional” di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Karibia.
Pengaktifan tahap ini bertepatan dengan kedatangan kapal induk AS USS Gerald R. Ford di bawah komando Komando Selatan AS (U.S. Southern Command).
Departemen Pertahanan AS menyatakan pengerahan tersebut merupakan bagian dari operasi untuk “memerangi perdagangan narkotika dan organisasi kriminal lintas negara.” Namun, pemerintah Venezuela menilai langkah itu sebagai tindakan provokatif yang mengancam kedaulatan negara.
Menurut Kementerian Pertahanan Venezuela, tahap baru dari Rencana Kemerdekaan 200 meliputi latihan komando, komunikasi, serta operasi udara, darat, laut, dan sungai secara simultan, seperti dilaporkan surat kabar Ámbito.
Pemerintah menggambarkan fase ini sebagai “tahap lanjutan” dari program yang diluncurkan sejak September lalu untuk memastikan “perlawanan aktif dan pertahanan permanen” terhadap tekanan dan manuver Amerika Serikat.
Seiring dengan peningkatan siaga militer ini, pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Komando Pertahanan Komprehensif Bangsa, yang baru disahkan oleh Majelis Nasional.
Undang-undang tersebut membentuk jaringan komando pertahanan dari tingkat nasional hingga kota, untuk mengkoordinasikan militer, lembaga sipil, dan warga dalam upaya menjaga kedaulatan dan perdamaian.
Dalam penandatanganan di Istana Miraflores, Maduro mengutip Pasal 326 Konstitusi Venezuela tentang tanggung jawab rakyat dalam pertahanan nasional.
“Perintah ini harus segera dijalankan agar komando pertahanan komprehensif terbentuk dan siap beraksi. Bila republik ini terpanggil untuk berjuang mengangkat senjata demi warisan para pembebas, kami siap untuk menang dengan patriotisme dan keberanian,” ujar Maduro dalam pidato yang dikutip NTN24.
Komando tersebut akan berada di bawah pengawasan Komando Operasional Strategis Angkatan Bersenjata (CEOFANB), yang bertanggung jawab atas integrasi, perencanaan, dan pengawasan seluruh elemen pertahanan di Venezuela.
Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah untuk memperkuat doktrin pertahanan sipil-militer nasional, sementara kalangan oposisi memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat meningkatkan militerisasi dan memperluas peran politik angkatan bersenjata di negara itu.
