Di Korsel, Puan Maharani Ajak Negara Anggota MIKTA Bersatu Dorong Perdamaian Global
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal isu perdamaian dunia, termasuk untuk Palestina dan Sudan dalam forum MIKTA Speakers' Consultation atau Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA Ke-11 Tahun 2025 di Seoul, Korea Selatan.
Menurut Puan, negara-negara yang terhimpun dalam MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, harus mengambil langkah nyata dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut.
"Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama," kata Puan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Puan mengatakan situasi dunia saat ini, khususnya dalam persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat dan penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal. Sedangkan ruang untuk menahan diri semakin rapuh.
Selain soal jumlah korban, kata dia, tantangan dari situasi itu adalah risiko meningkatnya eskalasi. Untuk itu, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini pun mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk memperkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan.
"Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat," katanya.
Puan mengatakan bahwa fungsi Parlemen memang bukanlah pengamat dalam pembangunan perdamaian. Namun, Parlemen bisa mengubah komitmen menjadi undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang membuat perdamaian bisa menjadi langgeng.
"Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh," katanya.
Selain itu, Puan mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus menghormati netralitas, imparsialitas, dan tetap bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer.
Bantuan yang diberikan juga harus dipandu oleh penilaian yang independen dan berbasis kebutuhan serta disetujui oleh negara yang terdampak, dengan sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
"Parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan," katanya.
