"Ngadu" ke Jokowi, Ketua BPK Sebut Ada Pemda yang Belum Sampaikan Laporan Keuangan
sinpo, JAKARTA - Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan ada pemerintah daerah yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga saat ini.
Hal ini disampaikannya saat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (11/11/2020).
"BPK telah memeriksa 541 LKPD dari 542 karena pemerintah Kabupaten Waropen, Papua belum menyampaikan laporan keuangannya," ujar Agung.
Untuk pemerintah provinsi, kata dia, 100 persen telah mendapatkan opini wajar tanpa pangecualian (WTP).
Sedangkan, untuk pemerintah kabupaten, 364 dari 415 kabupaten telah menerima opini WTP.
"Untuk pemerintah kota, 87 dari 93 pemerintah kota telah mendapatkan opini WTP," ucapnya.
Ia mengungkapkan, capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah.
Target ini, lanjutnya, sesuai program peningkatan kapasitas keungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
"Yakni masing-masing sebesar 85 persen, 60 persen, 65 persen di tahun 2019," ungkap peraih Bintang Mahaputera Naraya 2014 ini.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensyukuri pencapaian opini WTP tersebut.
Kepala Negara turut mengharapkan agar pencapaian tersebut semakin baik setiap tahunnya.
"Dii daerah tadi juga sangat bagus, 34 provinsi sudah WTP, 364 kabupaten juga sudah WTP, dan kota WTP ada 87. Ini saya kira juga sudah mendekati kepada 100 persen," ujar Presiden.
Setelah mendengar langsung laporan dari BPK, Jokowi mengatakan akan menjadikan sejumlah permasalahan dan temuan lembaga keuangan ini sebagai perhatian khusus.
Ia memastikan, permasalahan ini akan menjadi evaluasi terkait kinerja yang telah dilakukan oleh kementerian maupun oleh pemerintah daerah.
"Nanti kita akan sampaikan ke Mendagri untuk provinsi, kabupaten, dan kota," tegasnya.
Hal yang paling penting, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan ke depan, pemerintah akan terus melakukan sejumlah langkah perbaikan.
"Perbaikan untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan rakyat yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat," ujar Jokowi.
Sementara itu, terkait laporan kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden telah mencatatnya dan akan langsung menyampaikan hal tersebut kepada menteri terkait.
"Masukan-masukan sudah kami catat dan saya rasa ini penting sekali untuk perbaikan-perbaikan ke depan," tandasnya.
