Ini Harapan MPR untuk Tim Reformasi Polri
SinPo.id - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang melantik sepuluh anggota Tim Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Para tokoh yang dilantik merupakan figur yang memahami betul dinamika dan urat nadi institusi kepolisian.
"Saya kira itu orang-orang yang sangat mengerti dan memahami urat nadi kepolisian. Sehingga kalau liat susunannya ya, menurut saya, harapan kita akan makin besar terhadap mereka yang boleh menjadi orang-orang yang memiliki integritas selama menjabat di kepolisian, selama menjabat di dunia pemerintahan," kata Muzani di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
Muzani menilai kehadiran tokoh-tokoh senior seperti mantan Kapolri, mantan Menkopolhukam, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi sinyal baik bagi upaya pembenahan internal kepolisian.
"Sehingga, bolehlah kita berharap, mudah-mudahan angin segar itu berhembus," ucapnya.
Muzani menekankan, prioritas utama yang harus dilakukan Tim Reformasi Polri adalah memastikan Polri tetap menjalankan tugas utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
"Polri itu organisasi besar, dengan kekuatan besar. Yang jadi prioritas adalah memastikan bahwa Polri tetap menjadi pelindung masyarakat. Polri harus menjaga ketertiban masyarakat. Kira-kira seperti itu," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik sepuluh anggota Tim Reformasi Polri. Mereka terdiri dari sejumlah tokoh senior dan pejabat tinggi negara, yakni mantan Kapolri Idham Aziz, mantan Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta mantan Menkopolhukam Mahfud MD.
Kemudian, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
