Wapres Gibran Tegaskan Papua Bukan Tempat Pengasingan: Dorong Pembangunan Dua Kali Lebih Cepat
SinPo.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui dua lembaga khusus yang baru dibentuk, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Hal itu disampaikan Gibran saat memimpin Rapat Pleno BP3OKP di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa 4 November 2025. Dalam rapat tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halum yang juga anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua.
“Karena sekarang sudah ada dua lembaga, saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat. Inovasi kebijakan harus dua kali lipat. Manfaat nyata bagi masyarakat juga harus dua kali lipat,” tegas Gibran.
Dua Lembaga untuk Saling Melengkapi
Gibran menjelaskan, pembentukan dua lembaga khusus tersebut bersifat saling melengkapi agar tujuan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan Papua dapat segera terwujud. Ia menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak bisa dilakukan secara instan.
“Pembangunan di Papua harus berkelanjutan, tidak bisa hanya dalam 1–2 tahun. Semua indikator harus diperhatikan: usia harapan hidup, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, puskesmas, hingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis,” jelasnya.
Gibran menambahkan, sesuai RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan pembangunan 24 rumah sakit baru di wilayah Papua. Ia juga memastikan fasilitas kesehatan kini jauh lebih lengkap, mulai dari CT-Scan MRI, Head Lab, hingga Mammography dan Digital Panoramic.
“Harapan saya, masyarakat Papua tak perlu lagi diterbangkan ke Makassar untuk berobat. Semua sudah bisa ditangani di Papua,” kata Gibran.
Papua Bukan Tempat Pengasingan
Dalam pertemuannya dengan tokoh adat di Manokwari, Gibran menepis anggapan bahwa dirinya “dibuang” ke Papua.
“Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Jangan salah paham. Papua adalah bagian dari NKRI yang harus mendapat perhatian khusus,” tegasnya.
Ia menegaskan kunjungannya ke Manokwari merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua, setelah sebelumnya mengunjungi Jayapura dan Merauke.
Dorong Ekonomi Lokal dan Koperasi Desa
Dalam arahannya, Gibran meminta kedua lembaga — BP3OKP dan Komite Eksekutif Papua — fokus menggali potensi ekonomi lokal seperti kopi, sagu, pariwisata, dan perikanan.
“Mohon nanti bisa dikembangkan dengan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih. Untuk modal, bisa bekerja sama dengan PNM Mekaar, KUR, dan juga pihak swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan di Tanah Papua harus berbasis data, kolaboratif, dan berkelanjutan. “Kita ambil contoh Papua Tengah, nanti kita keroyok masalah pendidikan: intervensi dengan program MBG, Revitalisasi Sekolah, KIP, Beasiswa, dan Bus Sekolah,” ujar Gibran.
Papua Jadi Prioritas Nasional
Kunjungan kerja Gibran di Papua Barat pada 4–5 November 2025 merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo agar Papua menjadi prioritas pembangunan nasional, dengan memastikan kesejahteraan masyarakat serta pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga membangun manusia Papua agar lebih sejahtera dan mandiri,” tutup Gibran.
