DPRD DKI Minta Disdik Pertahankan KJP dan Sekolah Gratis
SinPo.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan memastikan seluruh program pendidikan tahun anggaran 2026 tetap berpihak kepada warga, meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, mengatakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan. Menurut dia, program-program yang berdampak langsung terhadap warga berpenghasilan rendah wajib menjadi prioritas.
“Kami tidak ingin efisiensi justru mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Program seperti KJP dan KJMU harus tetap jalan bahkan diperluas penerimanya,” kata Thamrin , Minggu, 2 November 2025.
Selain mempertahankan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kata dia, Komisi E juga me mknminta program tebus ijazah tetap dilanjutkan karena terbukti membantu siswa yang tertahan akibat kendala biaya.
Thamrin juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan melalui pembangunan sekolah negeri baru di kawasan padat serta rehabilitasi gedung sekolah yang rusak di wilayah seperti Koja dan Pulau Harapan.
“Kita minta pembangunan sekolah baru di Setu dan Pondok Ranggon tidak dihapus dari APBD. Itu kebutuhan mendesak karena daya tampung sekolah negeri di sana sangat minim,” ujar Thamrin.
Selain soal infrastruktur, dia menyebut, Komisi E juga menekankan pentingnya program sekolah swasta gratis untuk diperluas. Program ini, kata Thamrin, telah terbukti efektif menekan angka putus sekolah.
“Kalau sekarang baru 105 sekolah, kami mendorong lebih banyak lagi agar semakin banyak anak yang bisa sekolah tanpa biaya,” ucapnya.
Dia pun meminta agar pengawasan terhadap sekolah penerima program gratis diperketat, supaya tidak terjadi pungutan liar dan keterlambatan pencairan dana operasional.
Kemudian, Thamrin juga menyoroti kesejahteraan guru honorer dan tenaga non-ASN, serta perlunya peningkatan kompetensi pendidik agar sejalan dengan kurikulum merdeka belajar.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Pemerintah harus memastikan mereka mendapat dukungan dan pelatihan yang layak,” kata Thamrin.
Lebih lanjut, dia mendorong perluasan pendidikan inklusif dengan menambah jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dari 14 menjadi 44 unit.
Thamrin menambahkan, Transparansi penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan percepatan digitalisasi pembelajaran juga disebut menjadi fokus pengawasan dewan.
“Pendidikan yang setara dan berkualitas tidak boleh hanya jadi slogan. Ini soal memastikan semua anak Jakarta punya kesempatan yang sama,” tandasnya.
