Trump Tolak Tanggung Jawab atas Terhentinya Dana SNAP, Minta Warga Miskin Tekan Demokrat
SinPo.id - Presiden Donald Trump kembali menuai kecaman publik setelah memposting manifesto panjang di platform Truth Social pada Jumat 31 Oktober 2025, menolak bertanggung jawab atas terhentinya pendanaan program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) yang mengancam jutaan warga berpenghasilan rendah di Amerika Serikat.
Dalam unggahan tersebut, Trump menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk mencairkan dana darurat SNAP, meski dua pengadilan federal telah memerintahkannya untuk segera menyalurkan bantuan tersebut.
“Pengacara pemerintah kami tidak yakin bahwa kami memiliki otoritas hukum untuk membayar SNAP dengan dana yang tersedia, dan kini dua pengadilan telah mengeluarkan pendapat yang bertentangan,” tulis Trump.
“Saya tidak ingin rakyat Amerika kelaparan hanya karena Demokrat radikal menolak melakukan hal yang benar dan membuka kembali pemerintahan.”
Trump menambahkan bahwa ia telah memerintahkan tim hukumnya untuk meminta kejelasan hukum dari pengadilan mengenai bagaimana pendanaan SNAP dapat dilakukan secara sah. Namun ia menegaskan, keterlambatan penyaluran bantuan sudah tak terhindarkan akibat shutdown yang berkepanjangan.
“Jika kami diberikan arahan hukum yang tepat, akan menjadi kehormatan saya untuk memberikan pendanaan itu — sama seperti saya lakukan untuk gaji militer dan penegak hukum,” ujarnya.
Dalam pernyataan yang menimbulkan kontroversi, Trump juga menyerukan agar para penerima SNAP menghubungi Partai Demokrat di Senat dan mendesak mereka membuka kembali pemerintahan. Ia bahkan mencantumkan nomor kantor Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer.
“Jika Anda menggunakan manfaat SNAP, hubungi Demokrat di Senat dan katakan agar mereka membuka kembali pemerintahan sekarang!” tulisnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Trump sebelumnya juga dikritik karena menyalahkan Demokrat atas potensi kenaikan premi Affordable Care Act (Obamacare), padahal perpanjangan subsidi untuk program itu menjadi inti dari kebuntuan anggaran yang memicu shutdown.
Kebuntuan politik antara Gedung Putih dan oposisi kini mengancam jutaan warga Amerika yang bergantung pada bantuan pangan federal, sementara tekanan publik terhadap pemerintahan Trump terus meningkat di tengah krisis sosial akibat penghentian layanan publik.
