DPR Dukung Langkah Menaker Tindak Tegas Perusahaan yang Pekerjakan TKA Ilegal
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendukung langkah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang akan menindak tegas perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin resmi dan tidak sesuai regulasi.
Menurutnya, menjaga ketertiban penggunaan TKA serta memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global, memang merupakan tanggung jawab negara.
“Pemerintah telah memberi ruang bagi tenaga kerja asing yang sah, tetapi pelaksanaannya harus sesuai peraturan. Perusahaan yang melanggar wajib diberi sanksi agar tercipta keadilan bagi tenaga kerja lokal,” kata Netty, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 30 Oktober 2025.
Pihaknya juga menilai tindakan Menaker yang memerintahkan jajarannya menertibkan penggunaan TKA ilegal, termasuk di kawasan industri dan proyek strategis, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan pasar kerja nasional.
“Langkah Menaker menindak perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa pengesahan RPTKA adalah pesan jelas bahwa pemerintah serius menegakkan aturan. Ini penting agar tidak ada pihak yang seenaknya memanfaatkan celah hukum,” tuturnya.
Meski demikian, kata Netty, Indonesia tetap terbuka terhadap tenaga kerja asing selama kehadirannya membawa manfaat nyata. Namun, tetap tidak mengabaikan prinsip kedaulatan dan perlindungan bagi pekerja dalam negeri.
“Kita perlu tenaga kerja asing untuk transfer pengetahuan dan keahlian, tetapi prioritas utama tetap pada pekerja Indonesia,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap penegakan hukum yang dilakukan Menaker dapat diikuti dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketegasan Menaker dibutuhkan agar dunia usaha tertib dan tenaga kerja Indonesia terlindungi.
“Menaker sudah berada di jalur yang tepat. Selanjutnya, perlu diperkuat koordinasi dengan Disnaker daerah dan mekanisme pelaporan publik agar penindakan lebih cepat dan akuntabel,” tandasnya.
