Pemprov DKI-BP2MI Teken MoU: Siapkan Pekerja Migran Jakarta 'Naik Kelas' di Pasar Global

SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat perlindungan serta peningkatan kualitas pekerja migran asal Jakarta. 

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan di Balai Kota DKI, Rabu, 29 Oktober 2025, oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, Mukhtarudin.

Pramono mengatakan, kerja sama ini diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja Jakarta yang mampu bersaing di pasar global, terutama di sektor dengan keterampilan menengah dan tinggi. 

“Kami ingin tenaga kerja Jakarta naik kelas. Tidak lagi hanya di sektor rumah tangga, tapi juga di bidang teknik, perhotelan, hingga industri kreatif,” kata Pramono usai penandatanganan.

Menurut Pramono, pemerintah provinsi tengah menyiapkan program pelatihan terarah bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia industri. Dia menekankan, peningkatan kompetensi bukan hanya soal peluang kerja, tetapi juga jaminan perlindungan. 

“Peningkatan kompetensi ini penting agar calon pekerja migran tidak hanya berangkat, tapi juga punya daya tawar dan keamanan kerja yang lebih baik,” tuturnya. 

Pramono juga memastikan pemerintah daerah tetap hadir bagi pekerja migran yang berangkat secara mandiri tanpa melalui jalur resmi. 

“Tidak semua pekerja berangkat lewat jalur resmi. Namun bagi yang berangkat mandiri pun, negara tetap hadir untuk memastikan mereka bisa pulang dengan aman,” ujar Pramono. 

Sementara itu, Menteri Mukhtarudin menilai, kolaborasi antara BP2MI dan Pemprov DKI merupakan langkah strategis memperkuat rantai perlindungan pekerja migran dari tahap pra-keberangkatan hingga kepulangan. 

“Kita tidak hanya bicara soal pengiriman tenaga kerja, tapi juga pembekalan, keamanan, dan kesejahteraan mereka saat kembali ke Tanah Air,” ujarnya.

Mukhtarudin menuturkan, perubahan tren kebutuhan tenaga kerja global menuntut penyesuaian kebijakan. Permintaan tenaga kerja kini lebih banyak datang dari sektor menengah dan tinggi. 

“Pelatihan dan sertifikasi menjadi kunci agar pekerja migran kita bisa bersaing,” kata dia.

Dia pun menyebut Jakarta memiliki posisi strategis dalam ekosistem migrasi tenaga kerja nasional. Selain menjadi daerah asal, Jakarta juga berfungsi sebagai titik transit bagi calon pekerja dari wilayah lain. 

“Kolaborasi ini akan memperkuat perlindungan dari hulu ke hilir,” ucapnya