Pemilu Digital Terkendala SDM, KPU: Petugas KPPS Belum Semuanya Paham Teknologi

Laporan: Sigit Nuryadin
Selasa, 28 Oktober 2025 | 19:14 WIB
Diskusi bertajuk “Digitalisasi Pemilu dan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas” yang digelar Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPDEM) (SinPo.id/Sigit)
Diskusi bertajuk “Digitalisasi Pemilu dan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas” yang digelar Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPDEM) (SinPo.id/Sigit)

SinPo.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Iffa Rosita, mengakui kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan digitalisasi pemilu di Indonesia. Menurut dia, kemampuan petugas di lapangan dalam memahami teknologi belum merata di seluruh daerah.

Hal itu disampaikan Iffa dalam diskusi bertajuk “Digitalisasi Pemilu dan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas” yang digelar Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPDEM) di Media Center KPU RI, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

“Tantangan yang terpenting itu SDM, sumber daya manusia. Ini nggak bisa kita pungkiri. Kami pun harus membuka diri untuk mengevaluasi bagaimana kesiapan SDM di seluruh Indonesia,” kata Iffa. 

Iffa mengungkapkan, banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 514 kabupaten dan kota yang belum sepenuhnya memahami sistem dan perangkat digital yang digunakan KPU.

“Teman-teman KPPS tidak semuanya paham teknologi. Ini yang perlu kami perkuat,” ungkap dia.

Selain masalah SDM, Iffa menilai tantangan lain yang dihadapi KPU adalah belum sinkronnya tata kelola dan regulasi antara penyelenggara dan pengawas pemilu dalam penggunaan teknologi.

“Tantangan berikutnya adalah tata kelola dan regulasi. KPU dan Bawaslu harus punya peran yang jelas dalam pembangunan teknologi, supaya tidak tumpang tindih,” katanya.

Kendati demikian, Iffa menegaskan, KPU telah lama memanfaatkan teknologi dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi suara.

“Pemanfaatan teknologi sudah kami lakukan sejak lama. Tapi digitalisasi bukan soal aplikasi, ini soal kesiapan manusia yang mengoperasikannya,” ujarnya menegaskan.

Adapun dalam diskusi itu, dihadiri pula Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital Wijaya Kusumawardhana, dan Peneliti The Indonesian Institute (TII) Adinda Trianke Muchtar. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI