Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Pengawasan Ketat Pemda dan Kendalikan Inflasi Daerah
SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera bertindak cepat mengendalikan harga komoditas, terutama di wilayah dengan angka inflasi di atas rata-rata nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin 27 Oktober 2025, Tito menegaskan pentingnya langkah konkret untuk menstabilkan harga pangan.
“Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali juga hati-hati,” ujar Tito.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional per September 2025 tercatat 2,65 persen (year on year). Meski terkendali, kondisi di daerah masih bervariasi. Pemerintah menargetkan inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen agar seimbang bagi kepentingan konsumen dan produsen.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian di antaranya cabai merah (naik di 235 kabupaten/kota), telur ayam ras(229 daerah), dan daging ayam ras (190 daerah). Sementara harga beras dilaporkan relatif stabil.
Tito meminta Pemda segera melakukan rapat koordinasi internal dan bersama stakeholder seperti distributor, Kadin, serta asosiasi pengusaha untuk menekan inflasi.
Ia menekankan dua aspek penting yang perlu diperiksa Pemda saat inflasi tinggi, yakni ketersediaan suplai dan kelancaran distribusi. Jika pasokan cukup namun harga naik, Pemda perlu menelusuri potensi penimbunan komoditas.
“Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan. Kalau barang ditahan untuk tunggu harga naik, itu nakal,” tegasnya.
Selain itu, Pemda juga diminta memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi bahan pangan dan menggencarkan gerakan tanam komoditas cepat panen, seperti yang dilakukan Kota Makassar(hidroponik) dan Kota Surabaya (optimalisasi lahan kosong).
Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah
Selain menyoroti inflasi, Tito juga menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah agar lebih transparan dan efisien.
Langkah ini dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menampilkan data pendapatan dan belanja Pemda secara real-time.
“Saya bisa memantau mana pemda yang pendapatannya tinggi dan belanjanya tinggi. Itu artinya roda ekonomi daerahnya berputar,” kata Tito.
Kemendagri akan mengumumkan peringkat kinerja keuangan daerah setiap dua pekan melalui siaran langsung di YouTube dan Zoom. Pemda dengan kinerja terbaik akan mendapat penghargaan (reward), sedangkan yang buruk akan mendapat pendampingan dan sanksi.
Tito juga membentuk tiga tim pengawasan regional di bawah tiga Wakil Menteri Dalam Negeri:
Bima Arya untuk Jawa dan Sumatera,
Akhmad Wiyagus untuk Kalimantan dan Sulawesi,
Ribka Haluk untuk Indonesia Timur.
“Kalau ada daerah yang kinerjanya buruk, segera didatangi. Yang baik akan kami beri penghargaan,” ujar Tito.
Ia menegaskan, penguatan pengawasan ini juga untuk memastikan program daerah selaras dengan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
“Negara harus hadir menjaga harga dan melindungi rakyat kecil. Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya mekanisme ekonomi kepada pasar,” tutup Tito.
