Menkop Yakini Percepatan Operasional Kopdes Bakal Bantu Pengendalian Inflasi
SinPo.id - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meyakini, percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai instrumen baru penguatan ekonomi desa, juga akan menopang stabilisasi inflasi nasional. Karenanya, diperlukan upaya percepatan pembangunan sarana gerai dan gudang serta sarana fisik lainnya di setiap Kopdes.
"Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan, maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa," kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Kopdes Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Kampus IPDN, Jatinangor, Senin 27 Oktober 2025.
Menurut Ferry, tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi Kopdes secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Ditargetkan pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.
Untuk itu, ia meminta dukungan Pemda se-Indonesia membantu melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya gerai dan gudang tersebut sejalan dengan Inpres No. 17 Tahun 2025.
Guna mencapai target tersebut, setiap harinya dibutuhkan pendataan tanah minimal 1.000 titik tanah di daerah-daerah agar pembangunan tersebut dapat segera dilakukan.
Di sisi lain, Ferry juga meminta para Kepala Daerah memaksimalkan perannya monitoring dan intervensi inflasi, menjaga stabilitas ekonomi dari desa untuk Indonesia.
"Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026," kata Ferry.
Ferry menerangkan, hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 Kopdes telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah itu, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.
"Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi (Kopdes)," jelasnya.
Ferry meyakini, setelah Kopdes beroperasi, akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan hingga inflasi. Kopdes juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi channel distribusi terhadap program-program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi ke masyarakat.
Selain itu, Kopdes juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat, baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan. Produk-produk tersebut dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian produk tersebut dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Di sinilah Kopdes dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.
"(Contohnya) gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga," katanya.
Lebih lanjut, Ferry berharap operasionalisasi Kopdes secara nasional di tahun 2026 mendatang, akan membantu pencapaian target pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi 8 persen dan juga swasembada pangan nasional. Dengan mandiri dari sisi pangan dan energi, Indonesia diharapkan dapat menekan impor produk-produk yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.
"Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya," tukasnya.
