Hidayat Nur Wahid Ingatkan Parpol: Jangan Hanya Cetak Politisi, Tapi Lahirkan Negarawan
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyerukan agar partai politik di Indonesia tidak hanya mencetak politisi, tetapi juga melahirkan pemimpin berjiwa negarawan demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menilai, parpol seharusnya menjadi pintu besar lahirnya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Mohammad Natsir yang berperan besar dalam sejarah bangsa.
Hidayat Nur Wahid memandang parpol memiliki peran strategis dalam menghadirkan kembali sosok pemimpin yang berjiwa negarawan, bukan sekadar politisi.
“Masalahnya, sering kali partai politik melupakan sejarah keberhasilan menghadirkan negarawan, dan legalitas yang diberikan oleh konstitusi bahwa partai politik bisa menghadirkan kepemimpinan negarawan,” ujar Hidayat dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu 27 Oktober 2025.
Hidayat mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia telah membuktikan, partai-partai terdahulu mampu melahirkan politisi yang juga negarawan sejati.
“Lihat saja HOS Tjokroaminoto, Kasman Singodimedjo, Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, bahkan Soekarno dan Mohammad Hatta — semuanya lahir dari rahim partai politik,” kata dia.
Menurut Hidayat, cita-cita proklamasi dan semangat reformasi hanya bisa diwujudkan jika kepemimpinan nasional dijalankan oleh sosok yang memiliki visi kebangsaan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Ia juga menyinggung pandangan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif yang membedakan antara negarawan dan politisi. Hidayat menilai dikotomi tersebut bisa menyesatkan publik dan memisahkan dua hal yang sebenarnya bisa bersatu.
“Seolah-olah politisi atau politikus bukan negarawan dan sebaliknya, sehingga dimaknai bahwa partai politik tidak menghasilkan negarawan, melainkan hanya politisi atau politikus saja,” ujarnya.
Hidayat menegaskan, politisi yang berjiwa negarawan sangat mungkin lahir dari partai politik yang menanamkan nilai kejujuran, pengabdian, dan visi kebangsaan.
“Jangan sampai muncul pandangan bahwa agar bisa disebut negarawan, seseorang harus keluar dari partai politik atau tidak berasal dari partai politik. Itu pandangan yang keliru,” pungkasnya.
