Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Kolaborasi Bangun Sekolah Rakyat
SinPo.id - Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menjalin kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan sekolah rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.
Komitmen itu disepakati dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Menurut Gus Ipul, proyek sekolah rakyat menjadi langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
“Kerja sama ini sangat penting. Pemerintah DKI menyiapkan lahannya, dan desain bangunan sudah disiapkan oleh tim Presiden. Insyaallah, jika lahan yang ditawarkan cocok, pembangunannya akan dibiayai menggunakan APBN,” ujar Saifullah seusai pertemuan.
Dia menjelaskan, rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto tentang peningkatan pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Selain pembangunan sekolah, kata Gus Ipul, pertemuan juga membahas integrasi data kesejahteraan sosial dan pemberdayaan warga agar bantuan tepat sasaran.
“Ada tiga hal yang kami bahas: integrasi data, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sekolah rakyat,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk mendukung dari sisi penyediaan lahan dan data penerima manfaat.
Dia menilai, sinkronisasi data antara pusat dan daerah penting untuk memastikan program sosial lebih akurat.
“Jakarta siap membuka seluruh data yang kami miliki. Jika bisa disinergikan, hasilnya akan lebih tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pramono.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program gagasan Presiden yang sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini berbentuk asrama (boarding school) yang menggabungkan pendidikan formal (kurikulum nasional) dengan pendidikan karakter, meliputi kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
Penerima manfaat program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (desil 1 dan 2) yang berprestasi secara akademik dan bersedia tinggal di asrama. Proses penerimaan dilakukan melalui lima tahap seleksi. Pemprov DKI bertugas sebagai pengawas dan pelaksana verifikasi lapangan.
