Legislator Golkar Heran Kepala Daerah Ribut Pemotongan Padahal Dana Mengendap
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli menilai protes sejumlah kepala daerah kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena memangkas anggaran transfer ke daerah sangat kontraproduktif. Apalagi, terdapat dana pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp234 triliun yang dilaporkan mengendap di bank.
Demikian disampaikan Doli yang hadir secara daring dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Dari Mengendap ke Berdampak: Optimalisasi Anggaran Pemda untuk Pembangunan'.
"Ironinya bahwa beberapa hari setelah beberapa hari ini, kita mengetahui informasi data dari Menteri Keuangan ternyata ada Rp 234 triliun anggaran daerah yang tidak terserap atau berada di bank," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.
"Dan sebelumnya kita juga sama-sama mengetahui bahwa ada asosiasi gubernur seluruh Indonesia datang kepada Menteri Keuangan, meminta dan kemudian memprotes dan kemudian meminta tambahan anggaran yang memang diturunkan pada APBN 2026," timpalnya.
Doli mengatakan temuan dana mengendap ini cukup mengejutkan semua pihak. Dia menilai dana mengendap ini perlu dijelaskan lebih detail.
"Kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut ya ini akan menimbulkan confused atau kebingungan ya karena itu menjadi kontradiktif kontraproduktif," katanya.
"Di satu sisi disampaikan bahwa pemerintah daerah selama ini kekurangan anggaran ya, tetapi ternyata kita mendapatkan informasi ada sekitar Rp234 triliun yang anggarannya itu mengendap," kata Doli.
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama untuk membahas persoalan ini. Sebab, temuan dana mengendap ini dinilai menunjukkan adanya persoalan tata kelola di tingkat daerah.
"Anggaran itu kenapa kok bisa ada (tapi) tidak dipergunakan, sementara di satu sisi hampir seluruh kepala daerah mengatakan kekurangan anggaran dalam pengelolaan pemerintahannya," ujarnya.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun mengusulkan Kementerian Dalam Negeri dapat memfasilitasi pertemuan Purbaya dengan para kepala daerah. Waketum Golkar ini mengatakan komunikasi antara pusat dan daerah harus memperjelas agar tak menimbulkan tafsir lain.
"Agar memang bisa mendapatkan, atau mendudukkan persoalan ya, apa penyebab, sehingga memang jangan-jangan kepala daerahnya mungkin tidak tahu ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp235 triliun itu," tegas dia.
