Mendikdasmen: Tahun Depan Kita Alokasikan Beasiswa untuk 150 Ribu Guru
SinPo.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti mengungkapkan sejumlah terobosan yang dilakukan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya, penyediaan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1.
"Untuk pertama kalinya, kementerian memberikan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum D4 atau S1. Masing-masing Rp3 juta per semester. Dan informasi yang saya terima, semua sekarang sudah mulai kuliah dengan sistem RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)," kata Mu’ti dalam Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Mu'ti berharap, seluruh penerima beasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu satu tahun. Dengan demikian, tahun depan sudah bisa di wisuda.
Menurut dia, jumlah penerima beasiswa tersebut juga akan ditambah lagi pada 2026.
"Tahun depan kita sudah mengalokasikan untuk 150.000 beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1, dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026," ucapnya.
Selain, Dikdasmen juga mencatat, pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target 600.000 guru telah terpenuhi. Dan, program ini akan diperluas tahun depan, dengan target 808.000 guru.
"Dan yang banyak sekali pelatihan itu adalah pelajaran mendalam, pembelajaran koding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan, kemudian pelatihan BK untuk guru-guru non-BK dan upgrading guru-guru BK dalam rangka memperkuat pendidikan karakter, serta pelatihan-pelatihan guru sesuai dengan bidang keahlian atau bidang studi masing-masing," ucapnya
Adapun dari aspek kesejahteraan guru, lebih dari 1,4 juta guru berstatus ASN telah mendapatkan peningkatan tunjangan profesi guru (TPG) dengan nilai total Rp 34,70 triliun sepanjang 2025.
TPG juga diberikan kepada 395.967 guru non-ASN dengan total anggaran yang disalurkan senilai Rp 6,56 triliun.
"Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, yang sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi. Ini merupakan terobosan dalam rangka memberikan layanan berikorasi yang tidak birokratis," tukasnya.
