DPR Soal Pemisahan Kemenkumham: Langkah Positif Perkuat Penegakan HAM di Indonesia

SinPo.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, mengatakan pemisahan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) menjadi kementerian tersendiri merupakan langkah positif pemerintah dalam memperkuat penegakan HAM.

“Pemisahan itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberi ruang lebih besar bagi isu-isu HAM agar tidak tenggelam dalam urusan hukum dan administrasi negara,” kata Mafirion, dalam keterangan persnya, Senin. 20 Oktober 2025.

Menurutnya, perhatian terhadap HAM menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin menempatkan HAM sebagai fondasi utama dalam membangun negara.

Terlebih penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dinilai merupakan langkah simbolik sekaligus substantif yang penting. Pasalnya, Pigai dianggap sebagai sosok aktivis HAM yang diharapkan dapat membawa komitmen baru dalam penegakan HAM.

“Publik tentu menaruh harapan besar bahwa penunjukkan Menteri HAM bukan hanya simbol, tapi harus menjadi motor perubahan dalam praktik penegakan HAM di lapangan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerintah tetap berkomitmen untuk menghormati dan menegakkan HAM melalui kebijakan yang konkret, mengingat masih banyaknya kasu pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.