Pemerintah Kucurkan BLT Rp30 Triliun, Sasar 35 Juta Keluarga Penerima Manfaat
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat, mulai Oktober hingga Desember 2025. Anggaran itu berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
"(BLT) tiga puluh triliun, (dar) hasil efisiensi dan realokasi anggaran," kata Airlangga di Jakarta, dikutip Sabtu, 18 Oktober 2025.
Airlangga menjelaskan, BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui program ini, Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober, November, dan Desember), yang akan disalurkan sekaligus sebesar Rp900.000 kepada masyarakat penerima manfaat.
Airlangga menyebut, BLT Kesejahteraan Rakyat ini menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, pada Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.
"Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako," ujarnya.
Penyaluran BLT akan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Seluruh proses penyaluran akan segera dilaksanakan, dan rencananya mulai diberikan pada hari Senin, 20 Oktober 2025 mendatang.
Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan terkait Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi yang ditujukan bagi para lulusan baru (fresh graduate) untuk memperoleh pengalaman kerja di dunia usaha, industri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga Pemerintah, serta Bank. Program ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor.
Pada gelombang pertama, program ini diikuti 20.000 peserta magang yang telah resmi mulai bekerja pada 20 Oktober 2025 mendatang. Kemudian, Pemerintah akan membuka kembali pendaftaran gelombang kedua pada November 2025 dengan peningkatan kuota menjadi 80.000 peserta magang.
Seluruh peserta program akan menerima uang saku bulanan dengan besaran yang disesuaikan dengan standar upah minimum daerah kabupaten/kota, serta memperoleh perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kematian (JKM), tanpa adanya potongan dari uang saku yang diberikan Pemerintah.
Hingga saat ini, tercatat 1.668 perusahaan telah mendaftar dan menyiapkan posisi kerja dalam program tersebut, dengan total 26.181 lowongan yang tersedia dan 156.159 pelamar yang telah mendaftar.
Di samping itu, Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara program perlindungan sosial dan perluasan kesempatan kerja. Melalui kombinasi kedua program tersebut, Pemerintah tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, namun juga mendorong produktivitas dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja nasional, khususnya bagi generasi muda.
"Nah ini dalam proses ini nanti beberapa perusahaan dan penerima beserta beberapa rektor hadir di sini, baik UI, UNJ, Universitas Pancasila. Semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini," pungkasnya.
