Pemprov DKI Dorong BUMD Terbitkan Green Bond Usai Dana Transfer Dipangkas
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerbitkan green bond atau obligasi hijau sebagai strategi pembiayaan alternatif di tengah terbatasnya dana dari pemerintah pusat.
Langkah ini disebut menjadi bagian dari inisiatif Gubernur Pramono Anung setelah dana transfer ke daerah untuk Jakarta dikurangi hampir Rp 15 triliun tahun ini.
“Kondisi fiskal yang berubah mendorong Pemprov berpikir lebih kreatif dan berkelanjutan. Salah satunya, mendorong BUMD untuk mengakses pembiayaan ramah lingkungan,” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo, Minggu, 12 Oktober 2025.
Yustinus menyebut, salah satu contoh paling potensial adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang mengelola LRT Jakarta. Menurutnya, proyek transportasi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi dasar penerbitan obligasi hijau.
“LRT itu proyek dengan jejak karbon rendah. Kalau ada aset yang bisa dijadikan jaminan untuk skema pembiayaan hijau, ini salah satunya,” ungkap dia.
Dia juga menyampaikan, Jakpro sempat menggelar forum khusus membahas potensi pembiayaan lewat green sukuk atau sukuk hijau untuk memperkuat proyek LRT.
Selain Jakpro, kata Yustinus, BUMD lain yang bergerak di sektor layanan publik dan lingkungan seperti air bersih juga dinilai layak untuk ikut serta dalam skema pembiayaan hijau ini.
“Ini tidak terbatas pada transportasi saja. Air, sanitasi, dan sektor lain yang mendukung kehidupan kota secara berkelanjutan juga sangat mungkin menggunakan mekanisme serupa,” ujar Yustinus.
Dia menegaskan, Pemprov akan memberikan dukungan kebijakan agar BUMD memiliki ruang inovasi dalam pembiayaan berkelanjutan.
“Kita butuh terobosan agar pembangunan tetap jalan, tapi tidak mengorbankan prinsip lingkungan,” tandasnya.
