MAKI Berencana Laporkan Dugaan Korupsi Dana Hibah Pesantren ke KPK
SinPo.id - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur berencana melaporkan dugaan praktik korupsi dana hibah di Pemprov Jawa Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga melibatkan A dan R. Keduanya disebut-sebut menjadi aktor utama dalam permainan fee atau potongan dana hibah, yang diperuntukkan bagi Masjid dan Pondok Pesantren di Jawa Timur.
Dugaan praktik korupsi itu terlihat dari harta kekayaan kedua pelaku lebih besar dari Sekdaprov Jatim dan bahkan sekelas Wakil Gubernur Jatim. Dari penelusuran LHKPN daftar kekayaan A sangat fantastik mencapai Rp10 miliar.
Ketua MAKI Jatim sekaligus Koordinator Indonesia Timur, Heru menjelaskan, temuan ini diperoleh setelah tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim turun langsung ke lapangan dan melakukan pengumpulan bahan keterangan.
“Dari hasil penelusuran, dana hibah yang seharusnya diterima penuh oleh Masjid dan Pesantren justru dipotong 30 hingga 50 persen oleh oknum tertentu. Jika menolak, mereka diancam tidak akan pernah lagi menerima bantuan dana hibah tahun berikutnya," kata Heru dalam keterangannya, dikutip, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Dalam penelusuran, sambung Heru, potongan dana hibah tersebut pertama kali diminta oleh seorang berinisial UBD di Sumenep. Dana kemudian mengalir ke FR di Pamekasan, sebelum akhirnya diteruskan ke oknum berinisial A dan R di Surabaya.
“Dugaan kuat, A dan R ini adalah orang dekat lingkaran kekuasaan Jawa Timur, sehingga leluasa memainkan perannya. Bahkan, ada indikasi menerima ‘cash back’ dari FR terkait aliran dana hibah tersebut,” katanya.
Selain memotong dana hibah, sambungnya, oknum-oknum ini juga diduga mengarahkan penerima hibah untuk menggunakan kontraktor tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya. Sehingga penerima tidak leluasa dalam melaksanakan pembangunan sesuai proposal.
"Tim kami sudah seminggu lebih menyisir lokasi-lokasi penerima hibah. Indikasinya pola setoran serupa terjadi di berbagai daerah. Ada potensi besar bahwa praktik ini masuk kategori mega korupsi,” ujarnya.
Namun Heru menegaskan, fee dana hibah ini sama sekali tidak terkait dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Fee tersebut murni dimainkan oleh kedua terduga pelaku.
“Harus digarisbawahi, tidak ada sepeser pun dana hasil fee proyek hibah ini yang mengalir ke Ibunda Gubernur. Beliau tidak mengetahui dan tidak ada kaitan apa pun dengan praktik dugaan korupsi ini,” kata dia.
Dengan fakta-fakta yang sudah dikantongi, MAKI Jatim kini tengah mempersiapkan berkas laporan resmi untuk diajukan ke KPK.
“Data hukum sudah cukup kuat. Tinggal kami susun dalam laporan resmi. Kami juga akan menandai berita ini sebagai liputan khusus agar publik bisa ikut mengawasi,” tandasnya.
