Jokowi Ingin Pandemi COVID-19 Jadi Momentum Kemandirian Industri Farmasi Nasional

Laporan: Tisa
Kamis, 05 November 2020 | 11:51 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: Muchlis Jr - Setpres RI)
Presiden Joko Widodo (Foto: Muchlis Jr - Setpres RI)

sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia yang berlangsung secara virtual, Kamis (5/11/2020).

Pada kesempatan ini, Presiden mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama melakukan reformasi sistem kesehatan nasional secara besar-besaran di tengah momentum pandemi COVID-19.

Reformasi tersebut, kata Presiden, juga mencakup kemandirian obat dan bahan baku obat yang diharapkan dapat segera dicapai.

"Kita tahu bahwa sekitar 90 persen obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal, negara kita sangat kaya dengan keberagaman hayati baik di daratan maupun di lautan," ujar Jokowi seperti disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara menyebut, hal ini sangat memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, dan yang paling penting, menghambat pertumbuhan industri farmasi dalam negeri.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan pentingnya kemandirian dalam industri obat-obatan dan alat kesehatan sebagai prioritas bersama.

"Ini dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi," ungkapnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, masa pandemi yang hingga kini masih berlangsung di Indonesia dengan segala dampak yang ditimbulkannya, memberi banyak pelajaran kepada kita.

Jokowi menyebut, masa pandemi telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset hingga mengembangkan berbagai inovasi.

Selain itu, pandemi COVID-19 merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional.

"Kekayaan keragaman hayati Indonesia harus dijadikan modal dasar dalam kebangkitan industri obat dalam negeri," ucapnya. 

Keragaman hayati, lanjut Presiden, harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. 

"Obat fitofarmaka juga perlu difasilitasi untuk melewati uji klinis dan standarisasi, sehingga menjadi pilihan pengobatan promotif dan preventif," tuturnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI