Gubernur DKI Pastikan KJP dan KJMU Aman Kendari Dana Transfer Dipangkas
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu jalannya sejumlah program prioritas yang menyasar kebutuhan warga.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah tetap menjadi prioritas utama.
“Kami akan menjaga agar program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan. Tidak boleh terganggu oleh perubahan alokasi anggaran pusat,” kata Pramono Jumat, 3 Oktober 2025.
Menurut Pramono, pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional. Namun, dia menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menyesuaikan anggaran tanpa memangkas hak-hak warga.
“Kondisi fiskal harus kita kelola dengan adaptif. Yang penting, tidak ada hak masyarakat yang dikorbankan,” ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, Pemprov DKI akan segera melakukan penyesuaian rencana keuangan tahun depan. Pramono menyebut sudah menjadwalkan rapat khusus bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Sekretaris Daerah guna menghitung ulang proyeksi fiskal.
“Nanti sore kami adakan rapat terbatas soal ini. Kita ingin memetakan ulang prioritas, dan merancang skenario agar program tetap berjalan lancar,” ujar Pramono.
Selain menjaga program sosial, Pramono juga menegaskan komitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan dengan strategi baru. Salah satunya, kata dia, ialah mempercepat pemrosesan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk proyek-proyek properti yang selama ini tertunda bertahun-tahun.
“Kita ingin dorong percepatan pembangunan lewat jalur yang lebih efisien dan transparan. Sekarang proses perizinan seperti KLB tidak lagi berlarut-larut. Sudah kami batasi, maksimal 15 hari,” imbuh dia.
Dia menambahkan, upaya reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran akan menjadi andalan Jakarta untuk terus melaju, meskipun mengalami tekanan dari sisi transfer dana pusat.
“Jakarta tidak boleh jalan di tempat hanya karena tekanan fiskal. Kita akan terus cari jalan,” tandasnya.
